Menpora: Kemenangan Syamsul Angkat Martabat Pemuda Indonesia

Menpora Adiyaksa Dault menilai kemenangan mantan Ketua KNPI Sumut H Syamsul Arifin SE yang berpasangan dengan kader FKPPI Gatot Pujonugroho ST dalam Pilkadasu mengangkat martabat pemuda Indonesia dalam dunia politik. Pernyataan disampaikan Deputi Menpora Drs H Sakhyan Asmara MSP dalam sambutannya sebagai utusan khusus Menpora dalam acara syukuran Keluarga Besar Pemuda Pancasila yang digagasi Ketua MPC Pemuda Pancasila Deliserdang HM Dahril Siregar di kediamannya kompleks Veteran/Purnawirawan Medan Estate, kemarin.

Syamsul Menang, Warga Johor Indah Syukuran

Warga kompleks Johor Indah Permai menggelar syukuran, Minggu (27/4) malam di Masjid Baitur Rahman, atas kemenangan Syamsul-Gatot dalam Pilkadasu. Acara penuh kekeluargaan yang dihadiri Ketua Tim Relawan Pemenangan Syamsul-Gatot, H Irwansyah Nasution SH MHum, Wakil Ketua Tim Pemenangan Syampurno Drs H Bustami HS, Ketua DPD II Partai Golkar Medan Ok Chaidir, anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Demokrat Azwir A Husain. Pada kesempatan itu, Syamsul mengucapkan terima kasih kepada semua elemen masyarakat karena memercayakan dirinya bersama Gatot Pujonugroho ST menjadi pemimpin di Sumatera Utara. “Terima kasih kepada rakyat Sumut, mulai kami didaftar, didukung, diusung, dipilih, dan didoakan menjadi pemimpin di Sumatera Utara. Untuk itu saya harapkan dukungan dan doanya tidak hanya berhenti di situ saja, tapi terus mengiringi di masa kepemimpinan kami,” ujarnya. Tokoh masyarakat H Abdul Cholik mengharapkan perubahan di Sumut. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kepemimpinan Syamsul-Gatot.

-

Syamsul Arifin SE Gubernur Sumatera Utara Ke-17

Dengan diumumkan dan ditetapkannya pemenang Pilkadasu 2008 oleh KPUD Sumut, maka H. Syamsul Arifin Datuk Sri Lelawangsa Hidayatullah menunggu dilantik menjadi Gubsu yang ke-17 dalam sejarah provinsi ini. Bersama pasangannya Gatot Pujonugroho, Syamsul akan menjadi pemimpin di Sumut lima tahun ke depan yang menggantikan kepemimpinan Rudolf M.Pardede yang berakhir masa jabatannya pada 16 Juni 2008.

Syamsul dan Gatot dipilih oleh 1.396.892 orang atau 28,31% dari suara sah yang berjumlah 4.933.687, dari 8.475.026 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Itu berarti Syamsul dan Gatot hanya memperoleh suara 16,48% dari total keseluruhan pemilih. Dengan mengabaikan jumlah suara yang tidak sah sebanyak 77.690 suara, itu berarti ada sebanyak 83,52% atau 7.078.341 pemilih yang tidak memilih Syamsul dan Gatot—termasuk di dalamnya Golput.

Kalau diperhitungkan dengan jumlah penduduk Sumatera Utara yang dibulatkan menjadi 12.000.000 jiwa maka jumlah yang memilih Syamsul dan Gatot hanya 11,64% persen. Atau ada sebanyak 88.36% persen penduduk Sumut yang tidak memilih pasangan itu.

Dukungan politik ini tentunya tergolong kecil dari masyarakat Sumatera Utara. Tapi ini akan segera ditutupi bila kinerja pasangan ini bisa dirasakan manfaatnya oleh pada umumnya masyarakat.

Jika tidak ada aral merintang, Syamsul dan Gatot akan dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur pada 16 Juni mendatang. Syamsul sendiri hingga kini masih memangku jabatan sebagai Bupati Langkat, yang baru akan berakhir pada medio 2009, sedangkan Gatot adalah Ketua DPW PKS Sumut.

Gubernur yang sedang menjabat sekarang, Rudolf Pardede menduduki jabatan Gubsu menggantikan Almarhum HT.Rizal Nurdin yang tewas dalam kecelakaan pesawat udara 5 September 2005 di tengah masa jabatannya. Maka kemudian, sejak tanggal 10 Maret 2006, Rudolf resmi memangku jabatan gubernur menggantikan Almarhum Rizal Nurdin.

Kepemimpinan Rudolf adalah awal dari kepemimpinan sipil sebagai gubernur di Sumut setelah rangkaian kepemimpinan di bawah militer. Karena memang masa Almarhum Rizal Nurdin/Rudolf M.Pardede merupakan masa kepemimpinan transisi dari Orde Baru ke era reformasi.

Secara alamiah kemudian pucuk kepemimpinan beralih ke sipil melalui Rudolf Pardede yang ‘naik tahta’. Dengan ditetapkannya Syamsul menjadi gubernur Sumut, maka kepemimpinan sipil di Sumatera Utara semakin mengalami proses penguatan.

Tritamtomo yang diusung PDIP sebagai satu-satunya calon dengan latar belakang militer—dalam pemilihan secara langsung ini masih kalah bersaing dengan Syamsul yang merupakan calon sipil.

Dalam catatan sejarah, gubernur pertama Sumut adalah putra Aceh, Mr. SM Amin dengan masa jabatan 1947-1949.

Setelah itu secara berturut-turut yang menjabat gubernur adalah Sarimin Reksodihardjo, Abdul Hakim, Dr. FL Tobing yang kemudian dijabat lagi oleh SM Amin untuk kedua kalinya dan sesudah itu ST Komala Pontas, Raja Junjungan Lubis, H. Eny Karim, Ulung Sitepu, PR Telambanua.

Mulai awal era orde baru gubernur Sumut dijabat Marah Halim Harahap kemudian EWP Tambunan, Kaharuddin Nasution, Raja Inal Siregar dan H. Tengku Rizal Nurdin.

Janji kampanye
Dalam safari sosialisasi dan kampanyenya, Syamsul dan Gatot kerap mengumandangkan isu rakyat tidak lapar, rakyat tidak bodoh, dan rakyat punya masa depan. Di samping figur Syamsul yang dikenal merakyat dan Gatot yang memiliki jaringan PKS yang massif, isu yang dikumandangkan tersebut ternyata strategis untuk menggaet pemilih.

Isu tersebut ringan dan sangat mudah dicerna. Tidak perlu mengerutkan alis untuk memikirkan makna dari jargon politik tersebut. Bahwa yang dibutuhkan rakyat adalah kepastian untuk memperoleh pangan secara mudah hingga tidak lapar, dan kepastian memperoleh akses pendidikan hingga tidak bodoh dan dengan dua modal itu memiliki masa depan  lebih baik.

Tapi namanya juga jargon politik, tentunya tidak pernah dikatakan batasan yang tegas tentang isu tersebut. Tidak ada jaminan dari 12 juta lebih penduduk Sumatera Utara, tidak satupun yang tidak akan pernah merasakan lapar selama kepemimpinan Syamsul/Gatot karena kekurangan pangan.

Atau adakah jaminan tidak akan ada satupun penduduk Sumut yang bodoh karena tidak dapat mengeyam pendidikan. Atau apakah seluruh penduduk Sumut punya masa depan dan tidak perlu mengalami depresi karena tidak mendapatkan pekerjaan yang layak.

Tentu, kita tidak ingin membuat batasan seketat itu. Tapi tetap saja harus ada garis batas yang jelas dan tegas tentang kriteria isu tersebut. Karena tanpa itu, jargon politik yang dikembangkan hanyalah pepesan kosong semata.

Kita harapkan bersama pasangan yang juga dijargonkan jujur dan takut kepada Allah SWT ini bisa menunjukan kinerja yang menggembirakan. Karena kalau tidak potensi dukungan yang kontraproduktif bisa semakin mengkristal.

Gubsu Terpilih Harapkan Dukungan dan Doa Masyarakat

Ribuan warga STM Hilir, Delitua, Sibirubiru dan Patumbak, tumpah ruah di lapangan sepakbola Talun Kenas STM Hilir, menyambut kedatangan Gubernur Sumatera Utara terpilih H Syamsul Arifin SE, Minggu (27/4).

Kedatangan Syamsul tersebut untuk mengikuti acara syukuran berkaitan kemenangan pasangan Syampurno pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 16 April yang lalu.

Dalam kesempatan itu Syamsul Arifin mengharapkan dukungan dan doa dari seluruh masyarakat dalam memimpin Sumut lima tahun ke depan. Karena, dukungan dan doa masyarakat sangat berarti dalam proses pembangunan Sumut ke depan.

Demikian disampaikan H Syamsul Arifin SE dalam acara syukuran terpilihnya pasangan Syamsul-Gatot sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut di lapangan Talun Kenas, Kecamatan STM Hilir Deliserdang, Minggu (27/4).

Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Deliserdang Drs Amri Tambunan, tokoh masyarakat Sumut H Anif, tokoh pemuda Sumut, Musa Rajeckshah, tokoh masyarakat Karo, Johanes Sembiring, sejumlah pengurus partai politik dan ormas, serta ribuan masyarakat dari berbagai suku dan agama.

Dalam sambutannya, Syamsul mengaku punya empat keinginan yang harus direalisasikannya dalam memimpin Sumut ke depan. Yakni ingin rakyat tidak lapar, ingin rakyat tidak bodoh, ingin rakyat tidak sakit dan ingin masyarakat Sumut punya masa depan.

Untuk merealisasikan keinginan itu, Syamsul mengharapkan dukungan dan doa masyarakat. Karena sampai saat ini, menurutnya, doa merupakan kekuatan yang sangat ampuh untuk melaksanakan suatu keinginan.

“Atas dukungan dan doa masyarakat Sumut-lah saya terpilih dalam pilkada ini. Karena itu, saya juga mengharapkan doa dan dukungannya dalam melaksanakan pembangunan di Sumut ke depan. Dengan doa dan masyarakat, saya yakin pembangunan itu akan terlaksana sesuai yang kita inginkan bersama,” ujar Syamsul di hadapan ribuan masyarakat STM Hilir dan sekitarnya.

Dalam kesempatan itu, Syamsul juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukungnya dalam Pilkada 16 April 2008 lalu. Sehingga dirinya dan Gatot Pudjonugroho terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2008 – 2013.

Sementara itu, tokoh masyarakat Karo Johanes Sembiring dalam sambutannya berharap agar Gubernur Sumut terpilih Syamsul Arifin tidak lupa dengan janji-janjinya ketika kampanye. Diharapkan segera merealisasikan program-programnya, sehingga tidak ada lagi rakyat yang lapar, rakyat yang bodoh, rakyat yang sakit dan masyarakat Sumut yang punya masa depan.

“Atas nama warga Karo di daerah ini, kami siap mendukung program pembangunan yang dilaksanakan gubernur terpilih Syamsul Arifin lima tahun mendatang,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Johanes Sembiring juga menyematkan pakaian adat Karo kepada Syamsul Arifin sebagai tanda penghormatan masyarakat Karo kepada Syamsul Arifin. Acara yang diisi dengan hiburan tarian kesenian adat Karo dan Melayu itu juga diisi dengan pemberian santunan kepada anak yatim piatu oleh tokoh masyarakat Sumut H Anif.

Banyak Pendukung Syamsul Tak Masuk Daftar Pemilih Tetap Medan

Banyaknya masyarakat tak terdaftar seagai pemilih pada pilkada Gubsu 16 April lalu, pemerintah dituntut untuk merubah pola pendataan pemilih di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Sehingga angka kerugian rakyat yang kehilangan hak pilih dapat terminimalisir untuk event pesta demokrasi di masa mendatang.

“Tingginya angka masyarakat yang kehilangan hak pilih karena tak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), perlu evaluasi oleh pemerintah dalam pola melakukan pendataan penduduk,” kata Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Sumut, Imam Syafi’i Rambe, kepada wartawan, Selasa (22/4), di Medan.

Menurutnya, hasil dari pendataan pemilih untuk Pilgubsu 16 April lalu, sangat merugikan semua kontestan Cagubsu, khususnya bagi Cagubsu pasangan Syampurno.

“Puluhan ribu relawan DPII yang konsern terhadap pensuksesan pasangan Syampurno di Sumut, tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena tak masuk DPT,” ungkapnya. “Kendati demikian, kami tetap menerima apapun hasilnya.”

Kepada para Cagubsu, Imam mengharapkan, agar menjunjung tinggi tekad dan komitmen terhadap kesepakatan Pilgubsu damai, yang siap menerima kalah dan menang.

Dikatakannya, biaya pelaksaaan Pilgubsu begitu besar dihabiskan, tentu saja semua pihak harus menghargai apapun hasilnya.

“Pilgubsu sukses dan aman harus dijadikan contoh untuk pilgub berikutnya di provinsi lain di Indonesia. Ini menunjukkan rakyat Sumut sudah mulai dewasa dalam berdemokrasi,” katanya.

Pada masa mendatang, Imam Syafi’i menyarankan pemerintah harus mengevaluasi dan lebih kerja keras untuk memperbaiki data pemilih. Sehingga angka kerugian masyarakat akibat tak masuk DPT dapat ditekan seminimal mungkin.

Tak Masuk DPT

Diungkapknya, banyak relawan pemenangan Cagubsu pasangan Syampurno, bernomor urut 5 tidak masuk DPT dengan bermacam-macam penyebab, antara lain, tercatat, Andi Akbar (29), penduduk Jalan Pahlawan Gang Sakti, Kelurahan Pahlawan, Medan Perjuangan.

Andi tidak terdaftar, padahal pada Pemilihan Umum, dan Pemilihan Walikota Medan dia dan keluarganya terdaftar sebagai pemilih.

Meski sudah dilaporkan kepada lurah setempat, tetap saja Andi tak masuk DPT. Termasuk Dra Nilam Sari ibunya, Rahmi adiknya dan Syaifuddin pamannya.

“Pendataan belum maksimal, sehingga hak coblos warga terabaikan,” katanya.

Demikian juga D Arianto Harahap (40) penduduk Jalan Murai I Perumnas Mandala, Percut Seituan, Deliserdang.

Arianto mengaku sebelum hari ‘H’ telah mendatangi Kepling, M Ilyas Lubis, menyebutkan nama D Arianto Harahap telah ada dalam DPT, tapi hingga hari ‘H’ pendukung pasangan Syampurno ini tak juga mendapat undangan memilih.

Menurut Arianto, banyak warga sekitar tempat tinggalnya yang tak dapat mencoblos, karena macam-macam hal. Mulai dari KTP yang tak punya, hingga KTP yang kadaluarsa.

Demikian juga Yuhanis (32), Jalan Pancasila, kelurahan Tegalsari Mandala III, Medan Denai bersama suaminya Said Syafaruddin (35) tidak ikut masuk DPT dan merasa dirugikan haknya.

Kemudian, Yusniar (56) penduduk Jalan Jermal VII Kelurahan Denai, Medan Denai, Andi Syahputra (19), Jl Besi Gang Sutrisno, Sukaramai I, Medan Area. Beni Rustian (34), penduduk Jl Jermal VII, Kelurahan Denai, Medan Denai, Rusmiati (38), juga penduduk Jalan Jermal VII Gangg Murai, Kelurahan Denai, Medan Denai.

STOP PROVOKASI !!!!!

Kelompok mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang tergabung dalam Forum Mahasiswa dan Lintas LSM Untuk Pilgubsu Damai (FMLUPD) mendesak kelompok masyarakat anti-pilkada damai segera menghentikan segala tindakan provokasi yang ikut mencederai demokrasi pasca-Pilgubsu, 16 April 2008.

Desakan itu disampaikan Koordinator FMLUPD, Shohibul Azmi Siregar didampingi Ketua Lembaga Kajian dan Pergerakan Mahasiswa Sumut, M Khairul, Koordinator Divisi Hukum LSM Humanitas Indonesia, Safrial dan Ketua Jaringan Mahasiswa Anti Provokator, M Aditya kepada wartawan di Medan, Selasa (22/4).

Mereka juga mengajak semua pihak tetap menerima keputusan hasil pilkada di Sumut. Terkait dengan pehitungan suara yang dilakukan KPU, pihaknya mendukung lembaga KPU dalam menuntaskan penghitungan suara secara manual, guna terwujudnya suasana pilkada damai yang diinginkan rakyat Sumatera Utara.

“Mahasiswa dan LSM mendukung penuh KPU Sumut menuntaskan penghitungan suara dengan jujur dan adil. Kami mengimbau kepada pihak tertentu agar menghentikan tindakan provokatif yang tidak demokratis pasca-Pilgubsu,” imbau Azmi.

Azmi mengatakan, pasangan calon maupun pendukung yang belum beruntung, sebaiknya menghormati proses demokrasi yang telah berjalan baik dan damai di daerah ini. “Kami juga meminta Kapoldasu dan Pangdam I/BB dapat mengamankan hasil pilkada di Sumut untuk menciptakan suasana kondusif,” katanya.

Terkait angka golput yang mencapai 40 persen, ia menilai rakyat Sumut masih apriori terhadap Pilgubsu. “Karenanya, kami mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat Sumut untuk tidak terpancing oknum dan pihak-pihak yang memprovokasi keadaan,” kata Safrial.

Penetapan Pemenang Pilgubsu, Syampurno Unggul Sampai 40,38 Persen di Medan

Ketua KPU: Penetapan Pemenang Sah Meski tanpa Tandatangan Sejumlah Saksi

Medan, (Analisa)

Penetapan pasangan calon gubsu/cawagub nomor urut 5 H Syamsul Arifin, SE-Gatot Pujo Nugroho, ST sebagai pemenang Pilgubsu 2008 melalui rapat pleno terbuka KPU Medan, Minggu (20/4) diwarnai aksi protes dan boikot tanda tangan dari para saksi tiga kandidat cagub/cawagub.

Para saksi tersebut antara lain saksi pasangan cagub/cawagub nomor urut 4 Abdul Wahab Dalimunthe-HM Syafii, SH, M Hum (Waras) Jusran Pasaribu, saksi pasangan nomor urut 3 RE Siahaan-Suherdi (Pass) dan saksi pasangan cagubsu/cawagubsu nomor urut 2 Mayjen TNI (Purn) Tritamtomo, SH-Dr Ir Benny Pasaribu (Tri-Ben) Augus Napitupulu, SH menolak menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan dan penetapan hasil suara di gedung KPU Medan dengan alasan Pilgubsu di Medan gagal karena banyak masyarakat tidak memilih. Di mana salah satu penyebabnya, akibat kurang koodinasinya KPU dengan aparatur pemerintahan setempat.

Sedangkan saksi dua kandidat kontestan Pilgubsu lainnya, yakni pasangan nomor urut 1 HM Ali Umri, SH MKn-H. Maratua Simanjuntak (Umma) Harmen Ginting dan pasangan H Syamsul Arifin, SE-Gatot Pujo Nugroho, ST (Syampurno) Mahmuddin Hamzah menerima hasil rapat pleno terbuka KPU Medan tersebut.

Pada acara itu, saksi dari cagub/cawagub Tri-Ben Augus Napitupulu yang juga Ketua DPC PDIP Kota Medan menyerahkan surat protes kepada KPU Medan antara lain berisi, meminta Pilgubsu diulang dengan beberapa alasan di antaranya warga Kota Medan banyak tidak mendapatkan kartu pemilih dan surat pemberitahuan (C6 kwk).

Masyarakat yang memiliki kartu pemilih dan surat pemberitahuan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Adanya temuan, orang yang sudah meninggal mendapat kartu pemilih, kartu pemilih ganda, anak di bawah umur ikut memilih. Ditambah lagi, hasil monitoring tim kampanye Tri-Ben, masyarakat bingung tidak mengetahui di mana melakukan pencoblosan, diperparah lagi rumah pemilih dengan lokasi TPS amat berjauhan. Kemudian telah terjadi manipulasi kartu pemilih di salah satu Kelurahan Medan Perjuangan di mana, terdapat ratusan yang tidak dibagikan.

Tim Kampanye Tri-Ben juga melihat tinta di TPS juga mudah dihilangkan apabila dihapus dengan asam, sehingga masyarakat pemilih dapat melakukan pemilihan secara berulang-ulang, kuat dugaan terjadi manipulasi suara ganda.

Point terakhir, Tim Kampanye Tri-Ben menilai penghitungan suara di PPK tidak serius demikian juga di KPU Medan karena kotak surat suara diendapkan di kecamatan dan di KPU tanpa diketahui di mana di simpan.

“Ditambah lagi penyimpanan kotak suara tidak diketahui Tim Kampanye Tri-Ben,” ujar Augus Napitupulu didampingi Porman Naibaho, SH.

Tidak Masalah

Terkait hal itu Ketua KPU Medan Ir Nelly Armayanti, MSP didampingi Divisi Penghitungan dan Pemungutan Suara Ikhwaluddin Simatupang, SH, M Hum, Divisi Pengadaan dan Logistik Dra Evi Novida Ginting, MSP Divisi Pencalonan dan Penetapan Pemilih Drs Pangihutan Sirumapea, Divisi Sosialisasi dan Kampanye Taufik Umardhani, SH menyatakan ikut atau tidaknya para saksi menandatangani berita acara hasil rapat pleno tidak jadi masalah.

“Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tetap berjalan dan sah, sesuai dengan pasal 7-10 Keputusan KPU Nomor 12/2008,” tukasnya sembari menyatakan saksi pasangan calon boleh datang atau tidak pada rekapitulasi penghitungan suara di KPU Medan.

Lagi pula, Nelly mengatakan, keberatan atau sengketa pilkada yang sebenarnya akan ditanggapi menyangkut protes adanya selisih angka atau perbedaan data hasil penghitungan suara yang ada ditangan saksi dengan KPU.

Berdasarkan pemantauan Analisa di gedung KPU Medan, Rapat Pleno Terbuka tersebut dihadiri Sekda Kota Medan Drs Afifuddin Lubis dan unsur muspida Kota Medan lainnya.

Syampurno Duduki Puncak

Hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilgubsu 16 April 2008 di Kota Medan, pasangan cagub/cawagubsu nomor urut 5 Syampurno menduduki tangga puncak jauh mengungguli empat pasang kandidat lainnya.

Di mana, cagub/cawagubsu nomor urut 5 Syampurno meraih suara tertinggi dengan total 322.527 suara atau 40,38 persen (dari suara sah 798.671-red), disusul pasangan nomor urut 2 Tri-Ben berkisar 186.593 suara atau 23,36 persen, Waras 116.823 suara atau 14,63 persen, RE Siahaan-Suherdi (Pass) 91.117 suara atau 11,41 persen dan terakhir pasangan nomor urut 1 Umma dengan 81.611 suara atau 10,22 persen.

Pasangan Syampurno unggul sangat dominan hampir di seluruh kecamatan se- Kota Medan, sedangkan Tri-Ben unggul di empat kecamatan antara lain Kecamatan Medan Kota, Medan Tuntungan, Medan Baru dan Medan Petisah.

Sedangkan jumlah suara tidak sah berkisar 13.783 suara.

Dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut juga tergambar peraihan suara pasangan pemenang Pilgubsu Kota Medan Syampurno juga sempat kalah dengan persentase jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau golput.

Di mana dari 1.725.321 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berkisar 742.481 warga atau 43,03 persen yang menggunakan hak pilih selebihnya 982.840 warga atau 56,96 persen tidak memilih (golput).

Tokoh Lintas Agama Tandatangani Kesepakatan Bersama

Pasca-Pilkada 16 April, berbagai elemen masyarakat di antaranya tokoh agama, Forum Lintas Agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat dan lintas etnis di Sumatera Utara, Sabtu (19/4) menandatangani pernyataan bersama.

Isi pernyataan bersama yang diikrarkan di komplek perumahan Cemara Asri Medan, adalah ungkapan imbauan kepada seluruh warga masyarakat Sumut dan para Cagub/Cagubsu, untuk menerima serta menghormati hasil Pilgubsu.

Siapa pun yang ditetapkan sebagai gubernur danwakil gubernur terpilih, wajib didukung bersama demi tercipta situasi aman, tenteram, makmur dan tetap kondusif. Sosok pemimpin terpilih juga diharapkan mampu menjadi gubernur untuk seluruh masyarakat Sumut, dengan menjaga jarak yang sama terhadap setiap etnis dan agama.

Hadir dalam kesepakatan itu, tokoh agama dan akademisi Tuan Guru Babussalam Syekh H Hasyim Al Syarwani, Pimpinan Mahakaruna Budhist Center Medan Bhiksu Prajnavira Mahastavira, Wakil Sekretaris PHDI-SU Pinandita M Chandrabose, PGI-Wil JA Ferdinandus, Komisaris Daerah Sumut Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) WS Ir Djohan Adjuan, Rektor UISU Prof Dr Djanius Djamin SH MS, Rektor Unimed Drs Syawal Gultom MPd dan Rektor IAIN-SU Prof Dr M Yasir Nasution.

Mereka juga mengimbau seluruh masyarakat dan para Cagub/Cawagubsu untuk turut serta berperan menjaga suasana kondusif dan demokratis di Sumut.

Selanjutnya diharapkan agar masyarakat dan semua pihak, waspada terhadap oknum-oknum yang mengehendaki menciptakan adanya perpecahan di antara masyarakat Sumut, dalam menerima hasil keputusan Pilgubsu peraih suara terbanyak.

Rawan Perpecahan

Tokoh masyarakat H Anif Syah sebagai inisiator dan fasilitator berpendapat, pernyataan bersama ini perlu dilakukan karena menurutnya, di mana pun Pilkada rawan terjadi pepecahan. Begitu juga halnya Pilkada yang berlangsung di Sumatera Utara.

Dia mensinyalir indikasi tersebut karena adanya kalangan yang tidak puas dengan hasil Pilkada. “Diminta tokoh agama, pemuka agama dan seluruh masyarakat jangan terpancing,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Syekh H Hasyim Syarwani, agar masyarakat jangan terpancing jika ada sinyalemen yang menyulut permasalahan-permasalahan.

Menurutnya, Pemilu Gubsu sudah berjalan dengan baik dan aman. Untuk itu, yang menang wajib bersyukur dan bertanggungjawab atas Sumatera Utara. Sedangkan yang kalah diharapkan bisa bersabar.

Inisiatif pernyataan bersama juga mendapat dukungan dari JA Ferdinandus, yang dinilainya sebagai sebuah penghargaan dan kehormatan dari pemrakarsanya. Dia menilai, ini semata-mata demi terwujudnya rasa aman dan kedamaian.

Menghormati keputusan pilihan rakyat, kata Ferdinandus, umat kristen wajib mendoakan sosok terpilih karena suara rakyat adalah suara Tuhan.

Milik Masyarakat

Gubenrur dan wakil gubernur terpilih diharapkan bisa menjadi gubernur setiap anak bangsa di Sumut. Ini dilakukan agar kondusifitas tidak terganggu akibat beda etnis dan agama sehingga keutuhan NKRI tetap terus terjalin.

Sikap pernyataan bersama yang dimotori H Anif Syah atas dukungan tokoh masyarakat lain, di antaranya Ketua Al-Ittihadiyah Sumut H Drs Sabullah Siregar, Ketua PW Muhammadiyah Sumut Drs H Dalail Ahmad MA, Ketua PGPI Pdt Paul Wakhary, Ketua GGBI Pdt DL Simatupang, Gembala GSJI Pdt Indra Effendi, Gembala Gereja Anglikan Pdt Alex, Gembala GSJA Pdt Lukas Timotius, Pimpinan Gereja Ortodoks Pater Dr P SE Manalu dan Rohaniawan Khonghucu (MATAKIN) JS Munajad.

Disampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Sumut karena dengan kesadaran akan hak dan tanggung jawab telah menggunakan hak pilihnya dalam Pilgubsu.

Begitu ke seluruh jajaran KPUD, Kapoldasu, Pangdam I/BB, jajaran TNI serta seluruh penyelenggara Pilkada Sumut, karena telah berperan aktif melaksanakan Pilgubsu dengan kondusif dan demokratis.

Hitungan Resmi KPUD, Bang Syamsul Masih Memimpin

Medan
Hingga Sabtu, 19 April 2008 pukul 19.50 WIB, jumlah suara sementara yang sudah masuk ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut dari daerah Kabupaten/Kota di Sumut berdasarkan formulir C1, sebanyak 2.407.045 suara.
Dari sejumlah tersebut, pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujonugroho masih teratas dengan perolehan 764.169 suara (31,75%) disusul pasangan Tritamtomo-Benny Pasaribu 552.439 suara (22,95%). Di urutan ketiga pasangan RE Siahaan-Suherdi 423.036 suara (17,57%) diikuti pasangan Ali Umri-Maratua Simanjuntak 392.354 (16,30%) dan pasangan Wahab Dalimunthe-HM Syafii 275.047 suara (11,43%).
Suara yang masuk itu berasal dari 19 Kabupaten/Kota, sedangkan yang belum masuk tinggal 7 daerah lagi yakni Tanjung Balai, Tapsel, Padang Sidempuan, Nias, Nisel, Dairi dan Batubara.
Sementara itu, dari 19 Kabupaten/Kota, Pasangan Syamsul-Gatot unggul di 7 daerah yakni Medan, Deliserdang, Sergai, Tebingtinggi, Asahan, Binjai dan Langkat. Sedangkan Tritamtomo-Benny Pasaribu unggul di 4 daerah Pematang Siantar, Simalungun, Karo dan Samosir.
Sementara itu RE Siahaan-Suherdi unggul di 6 daerah yakni Taput, Tapteng, Sibolga, Tobasa, Humbahas dan Pakpak Bharat. Ali Umri-Maratua Simanjuntak unggul di 2 daerah yakni Madina dan Labuhan Batu. (diposting dari harian terkemuka SINAR INDONESIA BARU)

Syamsul-Gatot Memimpin di Lima Daerah, Menang Di Binjai

MEDAN, JUMAT - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho berdasarkan penghitungan sementara Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara memimpin di lima daerah, dari delapan daerah yang telah menyerahkan hasil penghitungan sementara.

Delapan daerah yang telah menyerahkan hasil penghitungan suara, baik sementara maupun yang final, adalah Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Labuhan Batu, Pematang Siantar, Langkat, Binjai dan Padangsidimpuan. Tiga daerah di antaranya, yakni Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Pematang Siantar dan Padangsidimpuan telah menyelesaikan seluruh rekapitulasi penghitungan suara.

Pasangan Syamsul-Gato sementara unggul di Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai , Langkat dan Binjai. Total data penghitungan sementara di delapan daerah yang masuk hingga pukul 17.00, Jumat (18/4) masih menunjukkan pasangan Syamsul-Gatot masih unggul dibanding empat pasangan lainnya.

Pasangan Gatot-Syamsul meraih 459.409 suara. Pasangan Ali Umri-Maratua Simanjuntak 170.431 suara. Pasangan Tritamtomo-Benny Pasribu 270.332 suara. Pasangan RE Siahaan-Suherdi 117.319 suara. Pasangan Abdul Wahab Dalimunthe-Muhammad Syafii 141.798 suara.

Di Kabupatena Langkat, perolehan suara sementara pas angan Syamsul-Gatot jauh melebihi empat pasangan lain. Pasangan Syamsul-Gatot meraih 105.626 suara. Pasangan Umri-Maratua 21.524 suara. Pasangan Tritamtomo-Benny 20.694. Pasangan Siahaan-Suherdi 5.999 suara. Pasangan Wahab-Syafii 8.113 suara.

Pasangan Syamsul-Gatot secara mengejutkan juga untuk sementara unggul di Kota Binjai, wilayah yang dipimpin Umri. Pasangan Syamsul Gatot meraih 14.590 suara. Pasangan Umri-Maratua 11.989 suara. Pasangan Tritamtomo-Benny 6.328 suara. Pasangan Siahaan-Suherdi 780 suara. Pasangan Wahab-Syafii 2.617 suara.

Di Deli Serdang, pasangan Syamsul-Gatot sementara meraih 11.355 suara. Pasangan Umri-Maratua 40.181 suara. Pasangan Tritamtomo-Benny 74.515 suara. Pasangan Siahaan-Suherdi 26.184 suara. Pasangan Wahab-Syafii 42.250 suara.

Di Serdang Bedagai yang telah menyelesaikan proses penghitungan suara, pasangan Syamsul-Gatot meraih 70.959 suara. Pasangan Umri-Maratua 45.416 suara. Pasangan Tritamtomo-Benny 53.685 suara. Pasangan Siahaan-Suherdi 25.480 suara. Pasangan Wahab-Syafii 34. 410 suara.

Terkait dugaan adanya penggelembungan suara salah satu pasangan calon, Ketua KPU Sumut, Irham Buana Nasution mengatakan, kemungkinan tersebut sangat kecil terjadi. Kami sudah antisipasi sejak awal. Kalau waktu pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden, penggelembungan suara terjadi karena kotak suara diinapkan di PPS dan PPK masing-masing hingga tiga hari. “Saksi-saksi saat itu juga tidak mengikuti jalannya surat suara. Dalam pilkada Sumut kali ini, kotak suara tidak sampai diinapkan di PPS, ka rena tidak ada rekapitulasi penghitungan suara di PPS,” ujar Irham.

Selain itu, menurut Irham, dalam pilkada Sumut kali ini, KPU Sumut juga menyertakan formulir C1 atau data penghitungan suara di TPS yang harus dikirimkan langsung ke KPU Sumut. Dengan formulir C1 ini KPU Sumut bisa melakukan penghitungan suara sementara, selain penghitungan manual untuk memastikan pemenang pilkada.