Dunia pendidikan di Sumut agar dibangun sungguh-sungguh

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara H. Syamsul Arifin meminta Dewan Pendidikan Sumut bekerja sungguh-sungguh dalam membangun dunia pendidikan, agar proses pendidikan di daerah itu dapat berkembang dengan baik guna mencapai peningkatan kualitas SDM masyarakat yang diinginkan.

Didampingi Plt Kepala Dinas Pendidikan Sumut Delta Pasaribu ketika menerima Pengurus Dewan Pendidikan Sumut dipimpin ketuanya H. Nazaruddin Hisyam, di Medan, Kamis, gubernur menegaskan banyak langkah-langkah yang harus segera diambil guna memperbaiki dunia pendidikan di Sumut.

Untuk itu diharapkan para guru dan pemerhati dunia pendidikan memberikan masukan dan pemikiran guna menangani berbagai hal terkait dengan perkembangan dunia pendidikan di daerah itu.

Sementara itu, menurut Delta Pasaribu, untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah itu Pemprov Sumut melalui Dinas Pendidikan akan melakukan beberapa upaya, termasuk dengan meningkatkan pengetahuan dan kualitas guru-guru melalui program sertifikasi serta peningkatan kualifikasi dan kompetensi.

Dalam lima tahun ke depan semua guru di Sumut sudah harus berpendidikan S1, termasuk program PAUD dan kesetaraan jender. Untuk tahap pertama, 2009 akan dilaksanakan program sekolah gratis, terutama bagi siswa miskin yang dimulai dari SD sampai SMA/SMK.

Ketua Dewan Pendidikan Sumut Nazaruddin Hisyam mengemukakan, keberadaan dewan itu ditujukan untuk menjembatani guru-guru. Dalam mesinerjikan tugas dan fungsi dewan tersebut, akan diadakan rapat koordinasi Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi pada November mendatang di Medan.

Dijelaskannya, dewan tersebut juga telah melakukan rakor pada Februari 2007 dan menghasilkan penetapan Renstra Dewan Pendidikan Sumut lima tahun ke depan serta menetapkan AD/ART Dewan Pendidikan Sumut.

Honor Kades di Sumut minimal Rp1 juta

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara H. Syamsul Arifin, mengatakan, mulai tahun depan honor para kepala desa (kades) di daerah itu dipastikan akan berada pada kisaran Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan.

“Kalau kita tidak sanggup Rp1,5 juta, minimal honor kades Rp1 juta per bulan,” katanya ketika bertemu pada kades dan kepala lingkungan se Kabupaten Asahan di Desa Bangun Sari, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Rabu (22/10), sebagaimana disampaikan Humas Pimpinan Pemprov Sumut, di Medan, Kamis.

Sekaitan itu, gubernur meminta Bupati Asahan agar mengalokasikan dana lebih besar lagi untuk membayar honor para kades, karena mereka merupakan ujung tombak pemerintahan di tingkat terendah yang justru berhubungan langsung dengan masyarakat.

“Saya sudah minta Bupati Asahan agar honor kades, kalau tidak sampai Rp1,5 juta minimal Rp1 juta. Masa gaji kades sama dengan buruh angkut,” katanya.

Menyangkut anggaran pendidikan, menurut Syamsul Arifin, pada APBD 2008 dialokasikan sebesar Rp250 miliar, sementara pada APBD 2009 dipastikan naik 100 persen. “Anggaran pendidikan kita naikkan menjadi Rp500 miliar pada 2009 dan kenaikkan tersebut bisa membantu perekonomian guru-guru, terutama guru swasta,” ujarnya.

Selain itu, untuk lebih membantu perekonomian para guru, dalam APBD Sumut 2009 juga akan dialokasikan dana insentif guru sebesar Rp600 ribu per tahun. Dana ini diharapkan bisa meringankan beban para guru terutama untuk biaya pendidikan sekolah anak-anak mereka.

“Untuk menampung beban dana insentif ini, maka di APBD 2009 kita akan mengalokasikan dana sebesar Rp147 miliar ditambah yang Rp500 miliar tadi,” jelasnya.

Pada kesempatan itu gubernur juga menyerahkan bantuan bibit kepada 125 orang dari berbagai kelompok tani serta memberikan bantuan dua unit sepeda motor kepada petugas penyuluh pertanian di Kecamatan Air Joman dan Buntu Pane, Kabupaten Asahan.

Sebelumnya, Ketua DPRD Asahan, Bustami HS, menilai alokasi bantuan dana pemerintah pusat dan provinsi ke kabupaten Asahan perlu ditambah untuk lebih meningkatkan progres kerja pembangunan yang dilakukan pemerintah setempat.

“Harapan kami dari DPRD Asahan, minimal tahun depan bantuan daerah bawaan (DBD) yang sebesar Rp20 miliar bisa lebih ditambah lagi, sehingga pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan bisa lebih ditingkatkan lagi,” katanya.

Banyak caleg PDIP bermasalah

JEMBER – Mantan anggota FPDIP Agus Condro menyebut banyak kader PDIP yang menjadi caleg dengan nomor urut jadi pada Pemilu 2009 tidak kompeten. Bahkan ada caleg yang disebutnya sebagai tukang palak dan tukang tadah.

“Di lingkaran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, terdapat sejumlah kader tukang palak dan tukang tadah. Para tukang palak ini yang meminta duit kepada para calon kepala daerah yang ingin maju lewat pintu PDIP. Sementara tukang tadah yang menerima duit haram dari kolusi dan kongkalikong,” ungkap Agus di Jember, Jawa Timur, Rabu (22/10) malam.

Agus yang di PAW dari keanggotan DPR karena mengungkap skandal penyuapan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom itu mengatakan ada 50 persen caleg PDIP yang bermasalah.

“Lumayan banyak, yang tidak layak dilihat dari kompetensi. Yang berkasus juga banyak. (Kalau digabungkan) yang tidak layak dan bermasalah itu jadi 50 persen,” tuturnya.

Namun Agus enggan mengungkapkan siapa saja kader tersebut. Dia meminta PDIP harus membersihkan diri dari kader-kader yang tidak bermoral tersebut.

“Sepanjang Mbak Mega tidak mau membersihkan ini, citra beliau susah (untuk pemilihan presiden 2009),” kata Agus, mengacu pada sulitnya Mega mengejar reputasi Susilo Bambang Yudhoyono dan bahkan saat ini terkejar Prabowo Subianto.

Agus mengaku tidak tahu, mengapa Mega tidak membersihkan orang-orang di sekelilingnya. “Kesulitan ataukah tidak mau, yang ngerti Mbak Mega sendiri. Saya ini kader pinggiran, Mas,” cetusnya.