Gubsu Yakin Mampu Bangun Tol Medan-Tebing Tinggi

Gubsu H Syamsul Arifin SE menyatakan keyakinannya mampu membangun jalan tol Medan-Tebing Tinggi junction Kuala Namu sepanjang 60 km senilai Rp 4 triliun lebih di tengah krisis global saat ini. Dan instruksi Wapres juga tidak merupakan beban baginya.
“Kita sudah ‘deal’ dengan investor tersebut namun kita tak perlu besar mulut dulu dengan rencana pembangunan jalan tol itu. Kita berharap tidak ada perubahan yang terjadi terkait krisis global yang terjadi saat ini. Hingga hari ini, belum ada perubahan terhadap ‘deal’ yang kita lakukan,”ujar Gubsu H Syamsul Arifin SE, Selasa (25/11) di sela-sela acara Bulan Balita XXVI di Gedung TP PKK Sumut Jalan Cik Ditiro Medan.
Gubsu mengakui ,rencana pembangunan Tol Medan-Kuala Namu tersebut sudah beberapa kali ditenderkan namun sepi peminat. Kemungkinan,kata Gubsu, akibat rencana pembangunan hanya menghubungkan ke lokasi Bandara Kuala Namu bukan sampai ke Tebing Tinggi.
Disebutkan, investor mau membangun Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi sepanjang 60 km karena lebih layak dan hal ini sudah ‘deal’. Proyek ini lebih menjanjikan dari pada main saham.
“Kalau tender ke tiga ini tidak ada juga peminat, Pemprovsu akan melakukan penunjukan langsung. Namun kita jamin, investor kali ini serius,”ujar Gubsu.
Gubsu juga menyebutkan bahwa proses pembangunan Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi junction Kuala Namu melibatkan pengusaha nasional termasuk pengusaha lokal.”Kita juga sudah buat perusahaan dari pemerintah supaya ikut tanam saham dan jangan hanya jadi penonton saja,”ujar Gubsu seraya menyebutkan saat ini tinggal prosedur, karena prosedur ini yang membuat susah.
Sekaitan itu, Gubsu mengharapkan semua elemen memiliki kesadaran penuh menjaga situasi tetap kondusif agar investor tidak lari.
Sementara itu, Plt Kepala Bappedasu Ir Riadil Lubis MSi menyebutkan, tender proyek Jalan Tol Medan-Kuala Namu sudah dua kali dilaksanakan.Tender pertama 2006 dilakukan pada Indonesia Infrastructure Conference and Exhibition (IIEC) di Jakarta dan tender kedua dilakukan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) tahun 2007.
“Kita akan rumuskan kembali, karena Pemda telah diberikan peluang. Saat ini sedang dibahas dan satu bulan ini disiapkan,”ujar Riadil.
Riadil juga mengatakan bahwa, Jalan Tol Medan-Tebing junction Kuala Namu, 80 persen lahan PTPN dan diperkirakan biaya pembebasan tanah mencapai Rp 700 miliar.
Sementara itu juga, Pimpinan BI Medan Romeo Rissal Panjialam menilai Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi junction Kuala Namu sangat bagus dan menjanjikan. Pihaknya siap membantu Gubsu dengan mendatangkan investor dan telah banyak dihubungi investor yang ingin melakukan investasi.
Menurutnya, investor tersebut ada dari Jakarta dan juga dari luar. Investor lokal diharapkan ikut berpartisipasi untuk equitynya. “Yang penting proses tender secara keseluruhan harus transparan,”ujarnya.

Rahmat Shah : ‘Daur Ulang Sampah, Limbah Sudah Teratasi’

MEDAN : Jika segala jenis sampah dapat didaur ulang maka sangat berguna sekali bagi lapisan masyarakat. Karena masalah Republik, masalah negara adalah kesehatan. Kesehatan sumber utamanya berasal dari limbah, limbah yang tidak terkendali.

Hal tersebut diungkapkan oleh Konjen Turki, DR H Rahmat Shah, seorang pengusaha yang peduli terhadap lingkungan ketika mengunjungi proses daur ulang sampah di kediaman Ny Dewi Budiati Teruna Jasa Said di Jalan Karya Sembada No. 44 Medan, Rabu (02/07).

DR H Rahmat Shah didam-pingi Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Utara, Job R Purba, aktivis lingkungan dari Kanada Mark Vanderberg bersama wartawan tempo serta beberapa staf yayasan.

Melihat hasil sampah yang telah didaur ulang, Rahmat Shah sangat terkesan dan ka-gum dengan pengolahan proses sampah tersebut. Rahmat Shah mengatakan dengan menggunakan sampah sebagai proses daur ulang maka hal ini meru-pakan solusi untuk mengolah limbah dan bermanfaat serta hasilnya mempunyai nilai tambah.

’Saya sangat takjub melihat sampah anorganik yang tidak bisa larut atau cair seperti plastik, botol dan lainnya dapat menjadi barang yang sangat menarik dan unik. Dan ini akan menjadi nilai tambah bagi masyarakat yang memahami pen-dauran ulang sampah. Proses pendauran ulang sampah ini tidak diperlukan SDM yang memiliki pendidikan tinggi. Anak-anak, remaja, dan orang tua juga dapat melakukannya. Apalagi proses ini sama sekali tidak menggunakan mesin ataupun listrik serta zat-zat kimia yang dapat merusak kesehatan,’ ujar Rahmat Shah.

Dalam kesempatan itu, Rahmat Shah mengatakan berkenan membantu semampunya dalam usaha daur ulang tersebut. Dan diharapkannya usaha ini dapat terus dikembangkan. Karena usaha daur ulang ini sangat baik dan juga merupakan upaya untuk melestarikan lingkungan hidup bebas dari sampah.

’Produk ini juga akan kita pajangkan di galeri Pematang Siantar dan akan kita jajaki di plaza-plaza dengan membuat brosur terlebih dahulu,’ katanya seraya membeli produk daur ulang tersebut dengan harga 200 dolar AS dan Rp 200 ribu.

Sementara itu, Rahmat Shah juga meminta agar Ny Dewi segera mengurus hak paten maupun izin dari BPPOM atau Depkes yang menyatakan produk itu aman dipakai dan tidak membahayakan kesehatan.

’Saya berharap usaha daur ulang ini mutunya dapat di perbaiki dan ditingkatkan. Lebih terkoordinir dengan baik sehingga nanti usaha ini benar-benar diketahui masyarakat kegunaannya.

Sosialisasinya lebih diperluas, jadi akhirnya kita memahami tujuan yang pertama yakni limbah teratasi, ada juga dana masuk yang menguntungkan dan semuanya terwujud dengan nyata dan ikut membantu program lingkungan hidup,; harap Rahmat Shah.

Untuk itu, Ny Dewi Budiati berharap pemerintah maupun pengusaha seperti pengusaha restaurant, hotel dan lainnya dapat bekerja sama dalam hal ini. Mengolah sampah yang tadinya tidak berguna menjadi berrharga sekaligus mencipta-kan lapangan kerja dan membantu kaum dhuafa. ’Sampah, dibuang sayang! Sampah kini menjadi sangat berharga bila kita memahami dan memanfaatkannya. Saya juga akan memberikan pelati-han gratis bagi warga miskin, bagaiman cara membuat proses pendauran ulang sampah se-hingga menjadi suatu barang yang dapat dijual,’ tegas Ny Dewi.

Syamsul Arifin Tawarkan Peluang dan Jaminan Investasi di Sumut

Gubernur Sumatera Utara H. Syamsul Arifin menawarkan peluang investasi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, industri pengolahan, pertambangan, jasa, dan pariwisata kepada sekitar 150 orang duta besar/perwakilan negara sahabat dan pengusaha asing (ekspatriat). Untuk meyakinkan investor, Gubsu juga memberikan jaminan keamanan serta kemudahan pelayanan perizinan dengan membentuk Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk perizinan dan non perizinan yang akan mulai operasi tahun 2009 mendatang.
‘Dengan senang hati, bilamana para investor dapat berkunjung ke Sumatera Utara. Kami akan menunjukkan secara detail potensi investasi yang ada,’ ujar Syamsul Arifin saat tampil sebagai pembicara dalam diskusi The Business Rountable With The Government of Indonesia di Jakarta, Selasa (11/11). Pembicara lain yang tampil dihari pertama diskusi yang digelar The Economist Group ini adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal M. Lutfi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah DKI Jakarta Hasan Basri Saleh. Diskusi hari kedua, Rabu (12/11) menampilkan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.
Secara rinci, Gubsu Syamsul Arifin menguraikan, investasi di sektor pertanian dan perikanan meliputi perdagangan komoditi, budidaya dan pembibitan, agro industri dan agro tourism. Sektor peternakan meliputi produksi daging, pembibitan, penggemukan, rumah potong hewan dan industri pengolahan hasil peternakan. Dibidang kehutanan mencakup perdagangan komoditas hasil hutan, pembibitan, hutan tanaman industri, industri pengolahan hasil hutan, dan wisata alam.
Sedangkan di sektor pertambangan, Gubsu menawarkan eksploitasi berbagai bahan tambang serta pengolahan sumber energi berupa panas bumi, air dan batubara. Di bidang infrastruktur, peluang yang tersedia berupa pembangunan jalan tol, pelabuhan laut, perkretaapian, bandar udara, pembangkit listrik, pengolahan limbah dan pengembangan kawasan industri. Tak ketinggalan, sektor kesehatan juga membuka peluang investasi, utamanya dalam hal pembangunan rumah sakit, laboratorium, industri obat dan alat-alat kesehatan. ‘Di bawah kepemimpinan saya, orientasinya adalah mempermudah pelayanan dengan motto ‘Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit,’ ujar Syamsul.
Guna lebih meyakinkan para Dubes/perwakilan negara sahabat dan pengusaha asing, dalam paparannya Syamsul Arifin juga mengambarkan posisi dan kontribusi Sumatera Utara terhadap perekonomian nasional. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi Sumut lima tahun terakhir berada di kisaran 4,48 sampai dengan 6,90 persen per tahun. Ini berarti, pertumbuhan ekonomi Sumut selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Tingkat inflasi juga relatif terkendali dan rata-rata di bawah angka inflasi nasional, yaitu 4,23 persen (2003) dan 6,60 persen (2007). Trend ekspor juga terus meningkat dengan meyakinkan. Kalau pada tahun 2003 nilai ekspor hanya US$ 2,69 milyar, maka pada tahun 2007 meningkat tajam menjadi US$ 7,8 milar.
Perkembangan investasi juga di daerah yang memiliki luas 71.680 km2 yang dihuni 12,8 juta penduduk dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Sejak tahun 1968 sampai September 2008, rencana investasi PMDN sejumlah 457 proyek senilai Rp. 43,4 triliun terealisasi sejumlah 359 proyek senilai Rp. 9,8 triliun. Sedangkan rencana investasi PMA sejumlah 477 proyek senilai US$ 9,847 milyar terealisasi sejumlah 260 proyek senilai US$ 4,6 milyar.
Dalam tahun 2008, hingga September 2008 tercatat rencana investasi PMDN sejumlah 14 proyek senilai Rp. 615,4 milyar terealisasi sejumlah 9 proyek senilai Rp. 346,5 miliar, dan rencana investasi PMA sejumlah 36 proyek senilai US$ 347,144 juta dan terealisasi sejumlah 11 proyek senilai US$ 118,45 juta.
‘Trend investasi yang cenderung meningkat menjadi bukti bahwa potensi dan iklim investasi di Sumatera Utara sangat kondusif. Karenanya, dengan senang hati kami mengundang anda berinvestasi di Sumatera Utara,’ ujar Syamsul

Pemprovsu dan kabupaten?kota sesumut buka Pendaftaran PNS

Terhitung mulai 20 Nopember- 5 Desember 2008, pemerintah provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dan pemerintahan daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara (Sumut) akan membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara serentak di wilayah Sumatera Utara. Perekrutan CPNS ini terkecuali bagi Pemerintahan Kota Padangsidempuan, karena dalam perekrutan CPNS formasi tahun 2008 tidak dianggarkan. Pemko Sidempuan malah mengajukan ke Menpan untuk menerima CPNS formasi tahun 2009 sebanyak 320 orang.
Sedangkan Pemko Medan jawabannya hingga hari itu belum diterima Pemprovsu. Namun dalam waktu dekat pihak Pemprovsu akan mempertanyakan ke Pemko Medan, apakah akan menerima CPNS untuk formasi tahun 2008 ini.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provsu Mangasing Mungkur kepada wartawan, Kamis (12/11) di kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, usai rapat rencana alokasi penerimaan CPNS Kabupaten/Kota se-Sumatera formasi Tahun 2008 yang dihadiri seluruh Sekda, kepala BKD kabupaten/kota, Kepala Pos Indonesia Medan.
Mungkur mengatakan, pengumuman penerimaan CPNS selengkapnya akan diumumkan melalui media massa, internet dan di kantor-kantor pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/kota mulai 18-30 Nopember 2008. Pendaftaran atau berkas pelamaran itu dikirim melalui kantor Pos ke kantor Gubsu atau BKD Provsu. “Persyaratan gampang, para pelamar CPNS hanya membuat surat permohonan yang ditujukan ke Gubsu, dan dilampirkan pas photo 3 x 4 = 4 lembar hitam putih, poto copy ijazah yang dilegalisir, usia maksimal 36 tahun dan minimal 18 tahun. Setelah lulus jadi CPNS, berkas lainnya baru dilengkapi, seperti kartu kuning dan sebagainya,” kata Mungkur.
Dia juga mengatakan, kepada para pelamar yang berada di kabupaten/kota maupun di luar provinsi Sumut agar mengusahakan berkas pelamaran CPNS-nya sampai sebelum 5 Desember 2008 di kantor BKD Provsu. “Tapi kami juga mentolerir sedikit waktu bagi pelamar CPNS yang berada di luar kota Medan, selama berkas pelamarannya bertanda cap setempel kantor Pos masih tanggal 5 Desember 2008 dan sampai ke kantor kami paling lambat tanggal 9 Desember 2008, kami masih akan menerima berkas lamaran itu, dan kami tidak akan libur hingga 9 Desember 2008. Tapi kalau lewat dari tanggal 9 Desember 2008, kami tidak terima lagi berkas tersebut,” katanya, seraya menjelaskan bahwa pelamaran CPNS itu terbuka juga bagi masyarakat yang berada di luar provinsi Sumut.
Menurut dia, untuk pelaksanaan ujian CPNS akan dilakukan serentak pada 16 Desember 2008 mulai di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota. “Selesai ujian, hasil ujian lembaran jawaban langsung dibawa ke USU (Universitas Sumatera Utara) untuk diperiksa langsung, begitu juga di kabupaten/kota berkas hasil ujian lembaran jawabannya langsung dibawa ke Medan atau USU untuk diperiksa. Pokoknya soal tersebut tidak bisa bermalam untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tentunya dengan pengawalan ketat kepolisian,” terangnya.
Pengumuman kelulusan CPNS, lanjut dia, akan dilakukan 24 Desember 2008 karena 25 Desember 2008 hingga awal Januari 2009 sudah libur. “Cara baru ini kita lakukan untuk menghindari kecurangan atau permainan karena yang membuat soalnya adalah dari USU sendiri, kita juga minta agar para peserta jangan membuat nomor kontaknya di dalam surat lamaran,” paparnya.
Dikatakannya, permintaan pendaftaran CPNS formasi tahun 2008 ini merupakan permintaan dari pusat. Pemprovsu dan kabupaten/kota hanya melaksanakannya. “Penerimaan CPNS untuk seluruh wilayah Sumut, baik di provinsi maupun kabupaten kota bisa mencapai 10.000 orang, sebab kabupaten/kota itu ada yang menerima CPNS hampir 500 orang,” katanya.
Namun bagi Pemprovsu sendiri, lanjut dia, tahun 2008 ini secara khusus menerima 9 orang pelatih untuk menjadi CPNS ditempatkan Dispora Provsu, dengan usia maksimal 40 tahun. “Jadi Pemprovsu menerima CPNS sebanyak 114 orang yang masing-masing dari 55 orang bagian medis, 50 orang bagian teknis dan 9 orang pelatih dari umum,” jelasnya.
Sementara pengangkatan pegawai honorer, lanjut dia, pengangkatannya sudah dilakukan mencapai 635 orang dan sisanya sebanyak 420 orang akan diangkat tahun 2009. Begitu juga untuk Sekretaris Desa menjadi PNS sudah diusulkan Pemprovsu ke Menpan sebanyak 3169 orang dari Sumut, masing-masing dari 20 kabupaten dan 1 kota. “Itu kecuali Padang Lawas. Mereka akan diangkat menjadi PNS tahun 2008 ini dan kita tinggal menunggu persetujuan dari Menpan,” ujarnya

Amien Rais ‘tegur’ PKS

JAKARTA – Mantan Ketua MPR Amien Rais meminta PKS belajar dari pengalaman. Mantan Ketua PP Muhammdiyah ini juga mengimbau PKS agar berhati-hati dalam menayangkan tokoh-tokoh politik nasional dalam iklan kampanyenya barunya. Dipaparkan Amien, sebagai partai politik, seharusnya PKS sadar bahwa parpol penuh dengan konflik kepentingan. Sehingga, partai itu harus berkaca dari iklan kampanye sebelumnya yang menimbulkan banyak protes.

“Parpol menyenggol hal-hal yang berada di luar bayangan kita. Tidak boleh sembarang,” saran Ketua Dewan Pertimbangan PAN itu, tadi pagi (7/11).

Menurut Amien, alasan sejumlah organisasi dan parpol memprotes iklan itu, bukan karena tidak bangga tokohnya menjadi simbol PKS. Namun, lebih karena kekhawatiran apabila PKS akan mengkhianati cita-cita luhur tokoh-tokoh yang dihormati itu.

“Koalisi partai yang menokohkan Ahmad Dahlan di belakang hari bertentangan dengan keinginan rakyat seperti terjadi skandal korupsi,” jelasnya.

KPK akan bentuk perwakilan di daerah

MEDAN – Untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di seluruh daerah di Indonesia, akan dibentuk perwakilan Komisi Pemberantasan Kosupsi (KPK) di seluruh provinsi di negeri ini. Pasalnya, jumlah personel KPK saat ini sangat terbatas untuk mencegah dan memberantas korupsi yang masih merajalela di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan staf fungsional pencegahan KPK Adhi Setyo Tamtomo kepada wartawan, tadi sore, usai acara sosialisasi upaya pemberantasan korupsi, atas kerjasama DPD RI, KPK dan Pemprovsu di Aula Marbate Kantor Gubsu. “Saat ini jumlah personel KPK memang sangat terbatas, karena itu ada rencana pembentukan perwakilan KPK di daerah,” ujarnya.

Adhi mengatakan, saat ini jumlah personel KPK hanya sekira 500 orang. Jumlah tersebut dinilai tidak sebanding dengan banyaknya kasus dan daerah di Indonesia yang harus diawasi. Sehingga dengan adanya penambahan personel KPK di daerah, diharapkan dapat membantu dan meringankan KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi.

Hal senada juga disampaikan Ketua Tim UP Tipikor DPD RI Ir H Marwan Batubara, MSc. Bahkan menurutnya, draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan perwakilan KPK di daerah tersebut sudah diajukan ke DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-undang (UU).

Namun, ketika ditanya kapan pembentukan perwakilan KPK didaerah tersebut mulai dilaksanakan, Marwan belum dapat memastikannya. “Kita belum dapat memastikannya, kapan pembentukan itu mulai dilaksanakan, karena kita juga masih menunggu Undang-undang tersebut disahkan DPR RI. Nampaknya anggota DPR RI sedikit lambat, termasuk tentang penunjukan hakimnya. Tapi kalaupun dibentuk, untuk tahap pertama akan dilaksanakan di ibukota provinsi yang relevan,” jelasnya.

Meski begitu, katanya, DPD akan berupaya terus mendesak agar DPR RI segera mengesahkan RUU tersebut, sehingga pemberantasan dan pencegahan di Indonesia dapat tercapai. Apalagi, Presiden SBY telah menegaskan tiada ampun bagi pelaku korupsi di Indonesia .

Sebelumnya dalam acara sosialisasi yang dihadiri Sekdaprovsu RE Nainggolan, anggota Tim UP Tipikor DPD RI Yopie S Batubara, KH Sofyan Yahya dan sejumlah kepala daerah kabupaten/kota, unsur Muspida serta perwakilan LSM, dijelaskan, untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, DPD RI telah membuat nota kesepahaman dengan KPK.

“Kerjasama ini bertujuan untuk mengupayakan percepatan pemberantasan korupsi di tanah air dan harapan agar masing-masing pihak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif,” ujarnya.

Lebih jauh dijelaskan, kerjasama tersebut dalam bentuk tukar menukar informasi, penerimaan pengaduan masyarakat, pelaporan gratifikasi, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, pemantauan penanganan kasus tidak pidana korupsi di daerah serta pendidikan dan pelatihan, juga sosialisasi mengenai upaya pencegahan korupsi.