PPP Dukung Poros Tengah II

Wacana yang disuarakan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bak gayung bersambut. Sejumlah pimpinan parpol Islam akan membertimbangkan wacana Poros Tengah II itu. PPP sebagai salah satu parpol Islam juga mendukung gagasan koalisi parpol Islam ini.

Menurut Sekjen DPP PPP, Irgan Chairul Mahfiz, aliansi sesama parpol  Islam adalah sebuah kewajaran. Sebab setiap parpol Islam memiliki irisan  platform, kepentingan politik serta semangat keagamaan yang sama. Adanya persamaan-persamaan itu akan memudahkan untuk merealisasikan cita-cita dan idealisme partai serta umat Islam.

“Tapi memang untuk mewujudkannya perlu ada pendalaman visi, misi, dan kehendak politik masing-masing partai. Supaya nantinya tidak  ada sumbatan komunikasi jika koalisi itu tercipta,” kata Irgan kepada detikcom, Jumat (12/12/2008).

Namun Irgan tidak sertuju jika tujuan koalisi ini hanya untuk mengusung capres dan cawapres. Sebab, hal itu  bisa merendahkan semangat dari koalisi tersebut, karena tujuan itu sangat bersifat temporal dan pragmatis.

Menurut dia, bangunan koalisi sesama partai Islam harus bertujuan memajukan kualitas umat Islam dalam berbagai dimensi dan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta meningkatkan soliditas Umat Islam dalam mewujudkan kemajuan bangsa bersama sama dengan komponen masyarakat lainnya.

Diakui Irgan, memang  koalisi sesama partai Islam  saat ini sudah tidak relevan lagi. Sebab  sekarang ini paduan masyarakat berada di dua kutub, yakni partai Islam dan partai nasionalis. Meski demikian, PPP sangat terbuka untuk berkoalisi dengan partai-partai Islam lainnya.

“Bagi kami tawaran berkoalisi sesama partai Islam adalah pilihan pertama, sedang berkoalisi dengan partai nasionalis  adalah pilihan berikutnya,” beber Irgan.(ddg/asy)

Kantin Kejujuran di Kantor Gubernur Tekor

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Pempropsu) ternyata belum membaik. Pasca libur bersama menyambut tahun baru 2009, masih banyak di antara pelayan masyarakat ini yang mengabaikan tugasnya dengan membolos masuk kantor.

Salah satu bukti yang menggambarkan masih belum baiknya disiplin PNS itu terlihat di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Sumut. Ketika Sekretaris Daerah Propinsi Sumut DR RE Nainggolan MM melakukan inspeksi mendadak (sidak) apel pagi ke SKPD tersebut, Senin (5/1), didapati sebagian besar PNS masih membolos masuk kantor.
Dari 122 orang PNS yang ada di instansi tersebut, sebanyak 35 orang di antaranya kedapatan tidak hadir saat apel pagi. Artinya, hanya 87 orang (71,31%) yang menghadiri apel pagi yang langsung dipimpin RE Nainggolan.
Masih buruknya disiplin PNS di lingkungan Pemprop Sumut itu tak urung membuat kesal RE Nainggolan. “Melihat banyaknya PNS yang mangkir, kita patut menyesalkannya. Sebab pada 2009, PNS akan diberi insentif yang cukup signifikan. Mestinya dengan insentif tersebut tidak ada alasan bagi PNS untuk bermalas-malasan dengan bolos ngantor,” ungkap RE Nainggolan saat sidak.
Sidak yang dimulai pukul 07.30 WIB itu, dilakukan ke sejumlah SKPD di lingkungan Pemprop Sumut lainnya, seperti ke Dinas Sosial dan lainnya. Sidak juga diikuti Kepala BKD Sumut H Mangasing Mungkur SH, Kepala Satpol PP Anggiat Hutagalung SH, dan Kabid Pemberitaan Humas Pimpinan Erwin Hidayat Hasibuan SE.
Sementara, di Sekretariat Pemprop Sumut di Kantor Gubernur Jalan Pangeran Diponegoro No 30 Medan, apel pagi hari pertama PNS ngantor pasca libur bersama menyambut tahun baru langsung dipimpin Wakil Gubernur Gatot Pudjo Nugroho ST.
Apel pagi itu diikuti PNS yang berkantor di Sekretariat Pemprop Sumut dan dihadiri para pimpinan SKPD di lingkungan Kantor Gubernur Sumut. Dalam amanatnya, Wagubsu meminta aparat pemerintah untuk menjalankan tugas dengan sikap, prilaku baru dan semangat baru di awal hari kerja rutin pada tahun 2009 ini.
Dikatakan sikap dan prilaku baru tersebut adalah kejujuran dan melaksanakan delapan printah harian Gubernur Sumut. Sebagai pegawai Negeri Sipil yang telah disumpah untuk melaksanakan Sumpah Koprs Sapta Prasetia Korpri saat ini sudah masanya untuk memberikan dengan penuh kejujuran.
Hal itu berkaitan dengan martabat dan kehormatan sebagai aparat pemerintah yang telah diberikan kepercayaan Negara untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat luas.
Berkaitan dengan sikap prilaku kejujuran yang pesan-pesannya telah dituliskan di berbagai spanduk saat ini, masih belum dapat dikatakan seratus persen dilaksanakan.
Hal itu dapat dilihat dari penyelenggaraan Kantin Kejujuran yang baru berjalan lebih kurang satu bulan berjalan, hasilnya tekor lima puluh empat ribu rupiah.
Kondisi tersebut menjadi catatan penting untuk dapat disikapi bersama seluruh aparat PNS Pempropsu agar kondisi tersebut tidak terjadi lagi di masa mendatang