Mega Nostalgia, SBY Prestasi, JK Evaluasi

Jakarta – Debat capres kedua dinilai lebih menarik daripada debat capres perdana. Dalam debat kali ini, Megawati Soekarnoputri terkesan nostalgia, Susilo Bambang Yudhoyono lebih menekankan pencapaian pemerintahannya, dan Jusuf Kalla mengevaluasi kebijakan pemerintahan.

“Malam ini adalah malam SBY-JK, kalau Mega hanya penonton,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Bima Arya Sugiarto, usai debat capres di studio Metro TV, Jakarta, Kamis (25/6)

Menurut dia, debat kali ini lebih menarik dari pada debat sebelumnya. Sebab, ada gagasan, retorika dan politik. “Yang istimewea adalah SBY meladeni serangan,” cetusnya.

Isu-isu yang ditampilkan malam ini, tutur dia, adalah isu-isu berat. Di antaranya, isu kebijakan impor serta perlindungan produk dalam negeri yang oleh JK dikemas denga mi instan sesuai iklan kampanye SBY. Namun, SBY tak mau kalah menangapi dengan taktis dan lugas.

“Bahwa mi instan yang saya (SBY) makan dari singkong,” terang Bima meniru perkataan SBY.

Yang menarik dari debat tersebut, papar Bima, hanya SBY dan JK. Jika JK lebih terlihat santai, rileks, dan lucu, SBY pun terlihat keluar dari gayanya. Sementara Mega masih beorientasi pada kepemimpinannya. “JK evaluatif, SBY lebih kepada pencapaiannya, dan Ibu Mega nostalgia,” pungkasnya

JK: Kredit Bank Utamakan Wanita

INILAH.COM, Jakarta – Calon presiden Jusuf Kalla menjanjikan kehidupan yang layak bagi perempuan. Salah satunya adalah meminta pihak bank untuk mengutamakan kredit untuk perempuan.

“Saya akan minta bank seperti BRI untuk lebih utamakan kredit kepada perempuan dan perempuan harus dipercaya,” kata capres JK menjawab pertanyaan dari moderator Aviliani yaitu bagaimanan cara meningkatkan pendapatan orang miskin, cara meningkatkan peran wanita dan cara mengatasi masalah pemukiman kumuh dengan tema pengentasan kemiskinan dan pengangguran dalam acara debat yang diselenggarakan KPU di studio Metro TV, Kamis (25/6).

JK menyatakan bahwa peranan wanita bukan hanya seremoni, sehingga dirinya setuju bahwa apabila perempuan duduk di pemerintahan, maka lebih aman daripada laki-laki.

Untuk mengatasi kemiskinan, JK menyatakan bahwa 2015 artinya angka kemiskinan harus turunkan itu paling sedikit 1 persen setahun dengan pertumbuhan 8 persen. “Itu artinya kemiskinan tutun 1,5 persen per tahun,” ujarnya.

Selain itu untuk mengatasi permasalah di rumah susun, JK mengatakan kalau rumah susun harus dibuat yang sehat. “Sehingga rakyat bisa hidup dengan sehat,” pungkasnya. [mvi/ana]

Aviliani: Saya Dilarang Mendebat Capres

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam menjalankan tugasnya sebagai moderator debat capres tadi malam, Aviliani mengaku mendapat larangan dari salah satu tim sukses capres/cawapres untuk mendebat para kandidat tersebut.

“Dari KPU memberikan kelonggaran yang seluas-luasnya, dari tim sukses yang melarang saya. Larangan itu berasal dari salah satu tim sukses, yang lainnya mempersilakan saja,” ujar dia di Jakarta, Jumat (26/6).

Alasan mereka, lanjut Aviliani, ditakutkan moderator berpihak kepada salah satu capres. “Bisa juga mereka khawatir kalau moderator terlalu mendebat dan capres tersebut tidak bisa menjawab, pamor capres tersebut akan turun,” tuturnya.

Hal tersebut sebenarnya telah ia siasati dengan memaparkan data-data dan angka pada awal acara. Namun, menurutnya, taktik tersebut kurang berhasil karena jawaban para capres terlalu sistematik dan tidak berani menyebutkan angka.

Ia juga merasa kurang puas dengan performa pada kandidat tadi malam. Menurutnya, ketiga capres tidak memberikan pemaparan program mereka untuk masa depan. “Mereka hanya menjelaskan keberhasilan yang telah dicapai pada masa lalu. Jawaban mereka juga terlalu berhati-hati, padahal 15 menit sebelum acara dimulai sudah saya briefing agar jawaban mereka to the point saja,” katanya.

Lebih jauh Aviliani berpendapat, kehati-hatian para capres bisa juga disebakan karena mereka takut salah ucap. “Mereka juga takut pada penilaian orang timur, yang akan beranggapan buruk pada orang yang terlalu mendebat,” ujar dia.

Citra SBY Vs Kerja Keras JK

Menilik ’serangan udara’ yang dilakukan tim sukses para capres semenjak dimulainya gong kampanye, masyarakat makin sering disuguhi berbagai iklan yang beragam. Padahal masyarakat sebelumnya sudah ‘kekenyangan’ melihat iklan untuk pemilihan legislatif, baik iklan parpol, caleg, maupun pimpinan parpol.

Sekarang, mau tidak mau dan suka tidak suka, masyarakat harus mengkonsumsinya karena hampir tidak ada stasiun televisi nasional yang tidak menampilkan iklan peserta hajatan nasional berupa Pilpres 2009.

Setiap iklan pasti ada pesan dan misi yang ingin disampaikan kepada konsumen (masyarakat). Pesan yang ditangkap oleh masyarakat adalah tergantung pada konten, kemasan dari iklan tersebut, serta daya tangkap masyarakat.

Iklan dengan konten yang bagus namun kemasan kurang menarik, maka pesan tidak akan tertangkap utuh. Konten dan kemasan iklan bagus namun daya tangkap masyarakat tidak dapat menjangkaunya maka misi dan pesan iklan tersebut pun tidak tersampaikan secara penuh.

Pesan sederhana yang tertangkap dari seliweran iklan capres di hampir setiap jeda dan commercial break adalah adanya perbedaan karakter iklan yang mencolok antar kandidat, setidaknya antara dua peserta pilpres yang sampai saat ini masih menjadi satu tim di pemerintahan.

Tim sukses SBY semenjak awal memang dominan pada strategi pencitraan personal. SBY di eksplorasi sedemikian rupa mulai dari iklan 100 orang berpengaruh, keluarga, hingga ‘jingle Indomie’. Sehingga yang ingin ditampilkan adalah personal SBY yang penuh pesona.

Sementara kompetitornya sedikit melakukan diferensiasi, iklan-iklan yang ditampilkan menunjukkan suatu semangat, dinamis, dan kerja keras. Dari personal JK yang jika berbicara memang selalu menunjukkan antusias, lincah, dan penuh energi, maka kesan yang tertangkap JK adalah pekerja keras.

Selain itu, politik atau strategi pencitraan adalah bagaimana membuat image, sehingga tak ubahnya seperti make up. Kelihatan terlalu sempurna, di-set up, formal, dan kaku. Image itu muncul sejak pertama kali SBY mendeklarasikan pencalonannya bersama Boediono. Sabuga di-set up ala latar kampanye Obama.

Peserta di atur agar membawa poster-poster dukungan SBY. Sementara JK yang mendeklarikasikan di Tugu Proklamasi, terkesan sangat sederhana, simpel, dan apa adanya. Dalam iklan yang di-release ke media-media, walau tidak lepas dari set up, namun kesan natural dan apa adanya selalu melekat pada JK.

Sejauh ini, itulah kesan yang tertangkap dari perang udara para capres di media. Apakah konsumen akan memilih berdasar citra atau kerja keras? Make up atau natural? Biarlah jawaban itu menjadi rahasia bersama yang akan terungkap pada 8 Juli mendatang.

JK Disebut Raja di Atas Raja

INILAH.COM, Jakarta – Kontribusi nyata dalam perdamaian Maluku telah menimbulkan kesan yang mendalam kepada masyarakat di sana. Capres Jusuf Kalla diangkat sebagai raja di atas raja.

“JK di Maluku adalah orang utama. Beliau itu oleh raja-raja Maluku diangkat sebagai upulatumel, raja di atas raja. Selain itu, beliau juga warga kehormatan kota Ambon,” kata Ketua tim kampanye daerah pasangan JK-Wiranto, Richard Louhenapessy di Posko Ki Mangun Sarkoro I, Jakarta, Kamis (18/6).

Pantauan INILAH.COM, majelis ratu pati yang merupakan tim penyelesaian konflik Maluku tiba pukul 07.45 WIB. Selain itu, beberapa orang dari jaringan pemberdayaan masyarakat ikut serta.

Richard menambahkan kedatangannya untuk menemui JK adalah memberikan apresiasi dan dukungan. Jasa-jasa ketua umum Partai Golkar tersebut besar dalam penyelesaian masalah Maluku. “Kita prediksikan 40% masyarakat Maluku memberikan dukungan kepada beliau,” pungkasnya. [bar]

JK Pantas Klaim Aceh, SBY Hanya Legalitas

Jakarta – Inilah repotnya jika peserta Pemilu Presiden berasal dari incumbent. Upaya klaim prestasi pemerintah menjadi keniscayaan di tengah upaya merebut hati pemilih. Namun, situasi saling klaim kini cukup berbeda ketika Capres Jusuf Kalla buka-bukaan tentang fakta sejarah proses damai di Aceh. Kubu SBY justru meradang dan reaktif. Mengapa?

Upaya JK mengungkap fakta atas perdamaian di Aceh adalah hal yang biasa. Bahwa JK adalah tokoh penting dalam proses damai di Aceh, hampir semua pihak mengamininya. Namun fakta bahwa SBY hanya manggut-manggut dalam merespons setiap usulan JK, itu yang publik baru ketahui. Kondisi ini jelas memancing reaksi dari kubu SBY. Tuduhan langkah JK tak etis pun meluncur dari pendukung SBY.

Namun, bagi Ketua Jurusan Antropologi Universitas Malikus Shalih, Lhokseumawe, Aceh, Teuku Kemal Fasya, klaim yang dilakukan JK pantas untuk dilakukan. Menurut dia, JK memang cukup dominan dalam proses perdamaian di Aceh.

“Jadi memang layak JK mengklaim. Seperti juga SBY menyebutkan keberhasilannya memberantas korupsi, menurunkan BBM hingga tiga kali, setelah ia menaikkannya dengan harga yang sama setelah diturunkan kembali,” tegasnya kepada INILAH.COM, Minggu (14/6) di Lhokseumawe, Aceh.

Apa argumentasi Teuku Kemal Pasya? Berikut ini wawancara lengkapnya:

Bagaimana komentar Anda soal kisruh klaim perdamaian Aceh antara SBY dan JK?

Saya pikir ini bukan kisruh, tapi dinamika. Karena kedua orang itu memang terlibat dalam melahirkan perdamaian MoU Helsinki, dan masyarakat Aceh sudah cukup dewasa menanggapi perbedaan itu.

Jika Anda melihat, bagaimana peran SBY dan JK dalam proses perdamaian tersebut?

Ya, di lapangan memang Jusuf Kalla dan timnya bergerak, bahkan ia sudah bergerak satu bulan sebelum tsunami di Aceh. Jadi memang layak Jusuf Kalla mengklaim itu pekerjaannya. Peran SBY sebenarnya lebih pada legalitas, karena ia pemimpin negara dan ia yang menandatangani segala dokumen negara.

Bahkan nama Jusuf Kalla cukup harum di Aceh sampai hari ini, tidak terganggu dengan status Golkarnya, yang dalam pandangan masyarakat Aceh sebenarnya partai yang mendukung operasi militer di masa lalu. Masa Orde Baru di bawah Gubernur Ibrahim Hasan, di era reformasi di bawah Gubernur Abdullah Puteh, yang keduanya adalah kader Golkar.

Isu perdamaian Aceh kini masuk ranah politik jelang pilpres. Bagaimana harusnya masyarakat Aceh menyikapi polemik ini?

Masyarakat Aceh tetap melihat bahwa pilpres ini adalah bagian lanjut dari situasi perdamaian Aceh ke depan, dalam artian bahwa perdamaian Aceh akan sangat tergantung pada bagaimana figur presiden ke depan.

Dari tiga calon yang ada, yang memiliki sisi antagonisme pada perdamaian Aceh adalah Mega-Pro, sedangkan kemenangan dua figur lainnya (SBY-Boedi) dan (JK-Win) tetap membuat prospek perdamaian Aceh masih tetap stabil. Selama Mega-Pro tidak menang dalam pilpres ke depan, nasib pluralisme dan demokrasi lokal masih bisa ditoleransi keberadaannya.

Apa kunci sukses JK dalam menciptakan perdamaian di Aceh? Padahal upaya serupa telah dilakukan oleh para pemimpin sebelumnya, termasuk SBY saat menjabat sebagai Menko Polkam?

Tim lobby dan diplomasi yang digunakan oleh JK seluruhnya adalah orang Makassar dan Aceh (Farid Hussein, Hamid Awaluddin, dan Sofyan Djalil) yang tidak memiliki problem streotipe non-Jawa. Mereka menyelesaikan problem konflik dengan konsep demokrasi dan integrasi nasional yang tidak terlalu harus memaksakan konsep nasionalisme Indonesia yang selama ini terlalu berlebihan diterjemahkan oleh tokoh-tokoh nasional dari Jawa.

Di samping itu, kultur Makassar dan Aceh hampir sama: terus terang, apresiatif, dan juga spontan, termasuk cepat marah. Jadi cocok sudah dengan kultur Aceh. Tentu saja ada ketegangan saat delapan tahap perdamaian itu disusun, bahkan terkadang pihak pelobi dari Makassar mengancam pihak GAM, dan kadang GAM surut juga dengan gertakan Makassar. Dan ketika Aceh menggertak, Makassar juga mundur selangkah. Jadi masih harmonis dan mampu menemukan titik konsensusnya.

Apakah etis JK mengklaim soal perdamaian Aceh?

Kenapa tidak? Seperti juga SBY menyebutkan keberhasilannya memberantas korupsi, menurunkan BBM hingga tiga kali, setelah ia menaikkannya dengan harga yang sama setelah diturunkan kembali, dan BLT. Itu adalah prestasi kerja yang pantas dikenang. Masyarakat Aceh akan mengenang kinerja JK, dan tidak akan melupakannya dengan cepat. Kita tahu adat, dan adat kita adalah mengenang kebaikan orang lain, dan jika bisa membalasnya dua kali lipat dari yang sudah diperbuat.

JK: Kemandirian Ekonomi Jadikan RI Kuat

Yogyakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, bangsa Indonesia ke depan harus kuat dan hal itu bisa dicapai dengan semangat kemandirian ekonomi.

“Saya mengharapkan bangsa Indonesia ke depan menjadi bangsa yang kuat dan mandiri,” kata JK saat membuka Tanwir II Aisyiyah di Kampus Universitas Negeri Yogyakarta, Jumat (12/6).

Menurut Wapres kemandirian bangsa akan bisa diraih dengan semangat kemandirian, yakni semangat untuk selalu berusaha sendiri dan mencintai produk sendiri.

“Jangan belum apa-apa minta bantuan asing. Tidak, kita bisa sendiri. Saya yakin kita mampu,” ujarnya.

Wapres menjelaskan, saat ini bangsa Indonesia sudah terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain dalam bidang ekonomi maupun lainnya. Untuk mengejar keterlambatan tersebut, tambah Wapres, maka dibutuhkan semangat kemandirian dan kerja keras.

“Ini semua harus lebih cepat. Kenapa harus lebih cepat? Karena kita sudah terlambat,” tegasnya.

Saat ini, tambahnya, Indonesia sudah tertinggal dari India, China, maupun Singapura. Indonesia, kata Wapres, hanya bisa bersaing dengan Vietnam. “Padahal kita mampu untuk mengalahkan mereka dengan kemandirian ekonomi nasional,” tukasnya.

Dalam kesempatan itu, Wapres menjelaskan, kemandirian ekonomi bisa dimulai dari keluarga, karena ketahanan ekonomi keluarga akan mendukung ketahanan negara.

“Kita memiliki 33 propinsi, 500 kabupaten/kota, 7.000 kecamatan, 72 ribu kelurahan/desa dan ditopang oleh 50 juta keluarga. Jika 50 juta keluarga ini kuat, bangsa ini akan jadi kuat,” jelasnya.

Wapres juga menjelaskan bahwa semangat kemandirian sejalan dengan ajaran Islam. Islam, menurut JK, intinya adalah kemandirian melalui infak, shadaqah dan zakat.

Inilah Program Ekonomi 100 Hari JK-Win!

Jakarta – pada 100 hari pertama kepemimpinan pasangan Capres – Cawapres Jusuf kalla dan Wiranto (JK-Win) jika terpilih menjadi capres-cawapres akan difokuskan pada kebijakan dan strategi menghentikan proses pendalaman krisis.

Untuk itu, stimulus ekonomi harus dilanjutkan dalam skala lebih besar dan komprehensif. Termasuk di dalamnya, kemungkinan mengambil langkah untuk membesarkan subsidi energi.

Hal tersebut dikatakan Bambang Soesatyo, juru bicara bidang ekonomi JK-Win di Jakarta, Senin (15/6).

Masih dalam program 100 hari itu, Bambang mengatakan telah menyiapkan strategi penurunan suku bunga sampai di bawah 10%. Sedangkan, untuk menyehatkan likuiditas pasangan tersebut akan menghentikan sementara penerbitan Surat Utang Negara (SUN), dimana semua dana Pemda dan BUMN yang ada di SBI harus ditarik pada saat jatuh tempo.

Untuk memperkuat daya serap pasar dalam negeri terhadap aneka produk lokal, Dirjen Bea Cukai akan diminta lebih intensif memerangi penyelundupan atau impor ilegal.

Selain itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan PNPM Mandiri sudah barang tentu dilanjutkan. Setiap Dirut bank BUMN akan dibebani penyaluran KUR dan membina unit-unit usaha yang produktif dan kompetitif.

Tolok ukur dari Program 100 hari pertama JK-Win adalah terwujudnya pemulihan dinamika sektor riil, UMKM, perekonomian rakyat pada umumnya, dan realisasi pembangunan infrastruktur sampai di tingkat kecamatan. melalui paket stimulus ekonomi.

JK-WIN akan berbagi tugas untuk memastikan serta menjamin semua program itu berjalan atau direalisasikan secara serentak dan tepat sasaran. Pemerintahan JK-WIN akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk mewujudkan penurunan suku bunga, serta membatasi akses bagi Pemda dan BUMN yang ingin menempatkan dananya di SBI.

“Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan stimulus ekonomi JK-WIN. Jadi tidak sepotong-sepotong, melainkan komprehensif,” tandasnya.

Tim ekonomi JK-Win yakin bahwa langkah-langkah strategis tersebut akan membangun sentimen positif, dan menumbuhkan keyakinan serta kepercayaan diri rakyat.

“Stimulus ekonomi yang fokus pada pembangunan infrastruktur hingga tingkat kecamatan, pemulihan sektor riil dengan penurunan suku bunga dan penyehatan likuiditas plus penguatan daya serap pasar lokal atas produk dalam negeri, akan membuka jutaan lapangan kerja,” jelas Bambang.

JK: Jangan Ada Daerah Ingin Presidennya Sendiri

BANDA ACEH, KOMPAS.com — Calon Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, jika ia terpilih menjadi presiden RI, yang selama ini bukan dari Pulau Jawa, maka akan terjadi terobosan baru terhadap pemikiran bahwa presiden Indonesia hanya boleh dan berasal dari tempat kelahirannya saja. Akan tetapi, didasarkan kepada kemampuannya bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Hal itu disampaikan Kalla saat melakukan kampanye dialogis di gedung Sarana Kebudayaan Anjung Monmata di Jalan SA Mahmudsyah, Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sabtu (13/6) pagi ini.

“Saya ingin menerobos pikiran yang selama ini keliru bahwa menjadi presiden Indonesia itu hanya dilihat dari tempat kelahirannya, akan tetapi dari kemampuannya bekerja. Jadi, bukan dari tempat di mana kelahirannya,” tandas Kalla.

Dikatakan Kalla, apabila dirinya besok yang terpilih menjadi presiden, lalu lima tahun mendatang presiden berasal dari Aceh dan berikutnya presiden dari Kalimantan dan Jawa atau daerah lainnya, maka daerah-daerah itu tidak akan pernah punya keinginan untuk mempunyai presiden-nya sendiri.

“Itulah, mengapa kalau kemarin-kemarin itu, seperti Aceh ingin memiliki sendiri pemimpinnya di Aceh,” lanjut Kalla.

Dalam kampanye dialogis ini, Kalla didampingi istrinya, Ny Mufidah Jusuf Kalla, Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud, Sekjen DPP Partai Golkar Soemarsono, Ketua DPP Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu, dan sejumlah jajaran pengurus Partai Golkar.

Hadir pula Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sayeed Fuad Zakaria, Gubernur NAD Irwandi Yusuf, dan ribuan kader Partai Golkar di NAD.

Selain menyampaikan pidato politik, Kalla juga berdialog dengan para kader Partai Golkar yang dipandu oleh artis asal Aceh, Cut Mini. Dalam laporannya, Sayeed optimistis dalam waktu sebulan mendatang akan terjadi perubahan yang mencolok dalam memilih capres.

“Kalau sebulan lalu, saya hanya targetkan 40 persen memilih pasangan JK-Win, maka bulan ini saya optimistis pemilih pasangan JK meningkat menjadi 60 persen. Ini karena saya lihat animo yang besar dari masyarakat Aceh,” kata Sayeed.

Ya Ampun… JK “Telanjangi” SBY

BANDA ACEH, KOMPAS.com — Calon Presiden Muhammad Jusuf Kalla, yang juga Wakil Presiden RI, “menelanjangi” peranan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, baik di saat perundingan damai Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), maupun di masa sebelumnya saat menjadi Menko Politik dan Keamanan.

Dalam kampanye dialogis di hadapan sekitar 1.000 pendukung dan kader Partai Golkar di gedung Sarana Kebudayaan Anjung Monmata di Jalan SA Mahmudsyah, Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sabtu (13/6) siang tadi, tanpa menyebut dan juga menyebut “presiden” atau “pemimpin” saja, Kalla menceritakan hal itu dengan gamblang tentang peranan Presiden SBY.

Meskipun tanpa menyebut nama, publik bisa mengetahui siapa yang dimaksud oleh Kalla. Saat Kalla memaparkan tanpa menyebut nama, tetapi hanya menyebut “pemimpin” dan “presiden”, Kalla menggambarkan penolakan presiden untuk menandatangani setiap masalah yang dirundingkan dalam perdamaian damai, seperti soal pendirian partai lokal.

“Coba periksa, tidak ada tanda tangan siapa pun kecuali tanda tangan saya di dalam perjanjian perdamaian Helsinki itu. Saya pernah minta untuk ditandatangani soal pendirian partai lokal, akan tetapi presiden tidak mau. Akhirnya, saya yang menandatangani dengan segala risiko setelah 10 kali membacakan Surat Yassin bersama istri saya,” ungkapnya.

Kemudian, Kalla juga menyatakan soal presiden yang disebutnya hanya manggut-manggut saat dilapori soal perkembangan perundingan damai Aceh. “Semua yang saya lakukan terkait perundingan damai Aceh itu, sepengetahuan Presiden. Dan, itu saya laporkan. Waktu saya laporkan, beliau biasanya manggut-manggut. Pemimpin itu cukup mengangguk-angguk saja. Presiden kita bagus karena tidak pernah menolak, meskipun juga tidak pernah memberikan pengarahan (soal perundingan),” ungkap Kalla.

Kalla selanjutnya juga menceritakan peranan SBY di kala pemberlakuan Darurat Sipil di Aceh. Sebaliknya, ia juga seperti mengklarifikasi siapa yang menandatangani Darurat Sipil di Aceh pada waktu itu. “Bukan kami (yang keluarkan). Kami waktu itu Menko Kesra. Ada teman saya yang meneken darurat sipil waktu itu. Kalau Pak Wiranto (pasangannya sebagai cawapres), justru yang mencabut Daerah Operasi Militer (DOM), dan minta maaf atas Aceh,” lanjut Kalla.

Pada bagian lain, Kalla juga menyinggung tentang hadiah nobel yang diharapkan seseorang terkait dengan perundingan damai di Aceh. “Hadiah yang tertinggi dari perundingan damai itu adalah yang datang dari Allah SWT. Bukan nobel. Tidak tahu, kalau ada orang yang mengharapkan hadiah nobel itu,” demikian dikatakan Kalla.