JK Pantas Klaim Aceh, SBY Hanya Legalitas

Jakarta – Inilah repotnya jika peserta Pemilu Presiden berasal dari incumbent. Upaya klaim prestasi pemerintah menjadi keniscayaan di tengah upaya merebut hati pemilih. Namun, situasi saling klaim kini cukup berbeda ketika Capres Jusuf Kalla buka-bukaan tentang fakta sejarah proses damai di Aceh. Kubu SBY justru meradang dan reaktif. Mengapa?

Upaya JK mengungkap fakta atas perdamaian di Aceh adalah hal yang biasa. Bahwa JK adalah tokoh penting dalam proses damai di Aceh, hampir semua pihak mengamininya. Namun fakta bahwa SBY hanya manggut-manggut dalam merespons setiap usulan JK, itu yang publik baru ketahui. Kondisi ini jelas memancing reaksi dari kubu SBY. Tuduhan langkah JK tak etis pun meluncur dari pendukung SBY.

Namun, bagi Ketua Jurusan Antropologi Universitas Malikus Shalih, Lhokseumawe, Aceh, Teuku Kemal Fasya, klaim yang dilakukan JK pantas untuk dilakukan. Menurut dia, JK memang cukup dominan dalam proses perdamaian di Aceh.

“Jadi memang layak JK mengklaim. Seperti juga SBY menyebutkan keberhasilannya memberantas korupsi, menurunkan BBM hingga tiga kali, setelah ia menaikkannya dengan harga yang sama setelah diturunkan kembali,” tegasnya kepada INILAH.COM, Minggu (14/6) di Lhokseumawe, Aceh.

Apa argumentasi Teuku Kemal Pasya? Berikut ini wawancara lengkapnya:

Bagaimana komentar Anda soal kisruh klaim perdamaian Aceh antara SBY dan JK?

Saya pikir ini bukan kisruh, tapi dinamika. Karena kedua orang itu memang terlibat dalam melahirkan perdamaian MoU Helsinki, dan masyarakat Aceh sudah cukup dewasa menanggapi perbedaan itu.

Jika Anda melihat, bagaimana peran SBY dan JK dalam proses perdamaian tersebut?

Ya, di lapangan memang Jusuf Kalla dan timnya bergerak, bahkan ia sudah bergerak satu bulan sebelum tsunami di Aceh. Jadi memang layak Jusuf Kalla mengklaim itu pekerjaannya. Peran SBY sebenarnya lebih pada legalitas, karena ia pemimpin negara dan ia yang menandatangani segala dokumen negara.

Bahkan nama Jusuf Kalla cukup harum di Aceh sampai hari ini, tidak terganggu dengan status Golkarnya, yang dalam pandangan masyarakat Aceh sebenarnya partai yang mendukung operasi militer di masa lalu. Masa Orde Baru di bawah Gubernur Ibrahim Hasan, di era reformasi di bawah Gubernur Abdullah Puteh, yang keduanya adalah kader Golkar.

Isu perdamaian Aceh kini masuk ranah politik jelang pilpres. Bagaimana harusnya masyarakat Aceh menyikapi polemik ini?

Masyarakat Aceh tetap melihat bahwa pilpres ini adalah bagian lanjut dari situasi perdamaian Aceh ke depan, dalam artian bahwa perdamaian Aceh akan sangat tergantung pada bagaimana figur presiden ke depan.

Dari tiga calon yang ada, yang memiliki sisi antagonisme pada perdamaian Aceh adalah Mega-Pro, sedangkan kemenangan dua figur lainnya (SBY-Boedi) dan (JK-Win) tetap membuat prospek perdamaian Aceh masih tetap stabil. Selama Mega-Pro tidak menang dalam pilpres ke depan, nasib pluralisme dan demokrasi lokal masih bisa ditoleransi keberadaannya.

Apa kunci sukses JK dalam menciptakan perdamaian di Aceh? Padahal upaya serupa telah dilakukan oleh para pemimpin sebelumnya, termasuk SBY saat menjabat sebagai Menko Polkam?

Tim lobby dan diplomasi yang digunakan oleh JK seluruhnya adalah orang Makassar dan Aceh (Farid Hussein, Hamid Awaluddin, dan Sofyan Djalil) yang tidak memiliki problem streotipe non-Jawa. Mereka menyelesaikan problem konflik dengan konsep demokrasi dan integrasi nasional yang tidak terlalu harus memaksakan konsep nasionalisme Indonesia yang selama ini terlalu berlebihan diterjemahkan oleh tokoh-tokoh nasional dari Jawa.

Di samping itu, kultur Makassar dan Aceh hampir sama: terus terang, apresiatif, dan juga spontan, termasuk cepat marah. Jadi cocok sudah dengan kultur Aceh. Tentu saja ada ketegangan saat delapan tahap perdamaian itu disusun, bahkan terkadang pihak pelobi dari Makassar mengancam pihak GAM, dan kadang GAM surut juga dengan gertakan Makassar. Dan ketika Aceh menggertak, Makassar juga mundur selangkah. Jadi masih harmonis dan mampu menemukan titik konsensusnya.

Apakah etis JK mengklaim soal perdamaian Aceh?

Kenapa tidak? Seperti juga SBY menyebutkan keberhasilannya memberantas korupsi, menurunkan BBM hingga tiga kali, setelah ia menaikkannya dengan harga yang sama setelah diturunkan kembali, dan BLT. Itu adalah prestasi kerja yang pantas dikenang. Masyarakat Aceh akan mengenang kinerja JK, dan tidak akan melupakannya dengan cepat. Kita tahu adat, dan adat kita adalah mengenang kebaikan orang lain, dan jika bisa membalasnya dua kali lipat dari yang sudah diperbuat.

JK: Kemandirian Ekonomi Jadikan RI Kuat

Yogyakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, bangsa Indonesia ke depan harus kuat dan hal itu bisa dicapai dengan semangat kemandirian ekonomi.

“Saya mengharapkan bangsa Indonesia ke depan menjadi bangsa yang kuat dan mandiri,” kata JK saat membuka Tanwir II Aisyiyah di Kampus Universitas Negeri Yogyakarta, Jumat (12/6).

Menurut Wapres kemandirian bangsa akan bisa diraih dengan semangat kemandirian, yakni semangat untuk selalu berusaha sendiri dan mencintai produk sendiri.

“Jangan belum apa-apa minta bantuan asing. Tidak, kita bisa sendiri. Saya yakin kita mampu,” ujarnya.

Wapres menjelaskan, saat ini bangsa Indonesia sudah terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain dalam bidang ekonomi maupun lainnya. Untuk mengejar keterlambatan tersebut, tambah Wapres, maka dibutuhkan semangat kemandirian dan kerja keras.

“Ini semua harus lebih cepat. Kenapa harus lebih cepat? Karena kita sudah terlambat,” tegasnya.

Saat ini, tambahnya, Indonesia sudah tertinggal dari India, China, maupun Singapura. Indonesia, kata Wapres, hanya bisa bersaing dengan Vietnam. “Padahal kita mampu untuk mengalahkan mereka dengan kemandirian ekonomi nasional,” tukasnya.

Dalam kesempatan itu, Wapres menjelaskan, kemandirian ekonomi bisa dimulai dari keluarga, karena ketahanan ekonomi keluarga akan mendukung ketahanan negara.

“Kita memiliki 33 propinsi, 500 kabupaten/kota, 7.000 kecamatan, 72 ribu kelurahan/desa dan ditopang oleh 50 juta keluarga. Jika 50 juta keluarga ini kuat, bangsa ini akan jadi kuat,” jelasnya.

Wapres juga menjelaskan bahwa semangat kemandirian sejalan dengan ajaran Islam. Islam, menurut JK, intinya adalah kemandirian melalui infak, shadaqah dan zakat.

Inilah Program Ekonomi 100 Hari JK-Win!

Jakarta – pada 100 hari pertama kepemimpinan pasangan Capres – Cawapres Jusuf kalla dan Wiranto (JK-Win) jika terpilih menjadi capres-cawapres akan difokuskan pada kebijakan dan strategi menghentikan proses pendalaman krisis.

Untuk itu, stimulus ekonomi harus dilanjutkan dalam skala lebih besar dan komprehensif. Termasuk di dalamnya, kemungkinan mengambil langkah untuk membesarkan subsidi energi.

Hal tersebut dikatakan Bambang Soesatyo, juru bicara bidang ekonomi JK-Win di Jakarta, Senin (15/6).

Masih dalam program 100 hari itu, Bambang mengatakan telah menyiapkan strategi penurunan suku bunga sampai di bawah 10%. Sedangkan, untuk menyehatkan likuiditas pasangan tersebut akan menghentikan sementara penerbitan Surat Utang Negara (SUN), dimana semua dana Pemda dan BUMN yang ada di SBI harus ditarik pada saat jatuh tempo.

Untuk memperkuat daya serap pasar dalam negeri terhadap aneka produk lokal, Dirjen Bea Cukai akan diminta lebih intensif memerangi penyelundupan atau impor ilegal.

Selain itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan PNPM Mandiri sudah barang tentu dilanjutkan. Setiap Dirut bank BUMN akan dibebani penyaluran KUR dan membina unit-unit usaha yang produktif dan kompetitif.

Tolok ukur dari Program 100 hari pertama JK-Win adalah terwujudnya pemulihan dinamika sektor riil, UMKM, perekonomian rakyat pada umumnya, dan realisasi pembangunan infrastruktur sampai di tingkat kecamatan. melalui paket stimulus ekonomi.

JK-WIN akan berbagi tugas untuk memastikan serta menjamin semua program itu berjalan atau direalisasikan secara serentak dan tepat sasaran. Pemerintahan JK-WIN akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk mewujudkan penurunan suku bunga, serta membatasi akses bagi Pemda dan BUMN yang ingin menempatkan dananya di SBI.

“Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan stimulus ekonomi JK-WIN. Jadi tidak sepotong-sepotong, melainkan komprehensif,” tandasnya.

Tim ekonomi JK-Win yakin bahwa langkah-langkah strategis tersebut akan membangun sentimen positif, dan menumbuhkan keyakinan serta kepercayaan diri rakyat.

“Stimulus ekonomi yang fokus pada pembangunan infrastruktur hingga tingkat kecamatan, pemulihan sektor riil dengan penurunan suku bunga dan penyehatan likuiditas plus penguatan daya serap pasar lokal atas produk dalam negeri, akan membuka jutaan lapangan kerja,” jelas Bambang.

JK: Jangan Ada Daerah Ingin Presidennya Sendiri

BANDA ACEH, KOMPAS.com — Calon Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, jika ia terpilih menjadi presiden RI, yang selama ini bukan dari Pulau Jawa, maka akan terjadi terobosan baru terhadap pemikiran bahwa presiden Indonesia hanya boleh dan berasal dari tempat kelahirannya saja. Akan tetapi, didasarkan kepada kemampuannya bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Hal itu disampaikan Kalla saat melakukan kampanye dialogis di gedung Sarana Kebudayaan Anjung Monmata di Jalan SA Mahmudsyah, Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sabtu (13/6) pagi ini.

“Saya ingin menerobos pikiran yang selama ini keliru bahwa menjadi presiden Indonesia itu hanya dilihat dari tempat kelahirannya, akan tetapi dari kemampuannya bekerja. Jadi, bukan dari tempat di mana kelahirannya,” tandas Kalla.

Dikatakan Kalla, apabila dirinya besok yang terpilih menjadi presiden, lalu lima tahun mendatang presiden berasal dari Aceh dan berikutnya presiden dari Kalimantan dan Jawa atau daerah lainnya, maka daerah-daerah itu tidak akan pernah punya keinginan untuk mempunyai presiden-nya sendiri.

“Itulah, mengapa kalau kemarin-kemarin itu, seperti Aceh ingin memiliki sendiri pemimpinnya di Aceh,” lanjut Kalla.

Dalam kampanye dialogis ini, Kalla didampingi istrinya, Ny Mufidah Jusuf Kalla, Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud, Sekjen DPP Partai Golkar Soemarsono, Ketua DPP Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu, dan sejumlah jajaran pengurus Partai Golkar.

Hadir pula Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sayeed Fuad Zakaria, Gubernur NAD Irwandi Yusuf, dan ribuan kader Partai Golkar di NAD.

Selain menyampaikan pidato politik, Kalla juga berdialog dengan para kader Partai Golkar yang dipandu oleh artis asal Aceh, Cut Mini. Dalam laporannya, Sayeed optimistis dalam waktu sebulan mendatang akan terjadi perubahan yang mencolok dalam memilih capres.

“Kalau sebulan lalu, saya hanya targetkan 40 persen memilih pasangan JK-Win, maka bulan ini saya optimistis pemilih pasangan JK meningkat menjadi 60 persen. Ini karena saya lihat animo yang besar dari masyarakat Aceh,” kata Sayeed.

Ya Ampun… JK “Telanjangi” SBY

BANDA ACEH, KOMPAS.com — Calon Presiden Muhammad Jusuf Kalla, yang juga Wakil Presiden RI, “menelanjangi” peranan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, baik di saat perundingan damai Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), maupun di masa sebelumnya saat menjadi Menko Politik dan Keamanan.

Dalam kampanye dialogis di hadapan sekitar 1.000 pendukung dan kader Partai Golkar di gedung Sarana Kebudayaan Anjung Monmata di Jalan SA Mahmudsyah, Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sabtu (13/6) siang tadi, tanpa menyebut dan juga menyebut “presiden” atau “pemimpin” saja, Kalla menceritakan hal itu dengan gamblang tentang peranan Presiden SBY.

Meskipun tanpa menyebut nama, publik bisa mengetahui siapa yang dimaksud oleh Kalla. Saat Kalla memaparkan tanpa menyebut nama, tetapi hanya menyebut “pemimpin” dan “presiden”, Kalla menggambarkan penolakan presiden untuk menandatangani setiap masalah yang dirundingkan dalam perdamaian damai, seperti soal pendirian partai lokal.

“Coba periksa, tidak ada tanda tangan siapa pun kecuali tanda tangan saya di dalam perjanjian perdamaian Helsinki itu. Saya pernah minta untuk ditandatangani soal pendirian partai lokal, akan tetapi presiden tidak mau. Akhirnya, saya yang menandatangani dengan segala risiko setelah 10 kali membacakan Surat Yassin bersama istri saya,” ungkapnya.

Kemudian, Kalla juga menyatakan soal presiden yang disebutnya hanya manggut-manggut saat dilapori soal perkembangan perundingan damai Aceh. “Semua yang saya lakukan terkait perundingan damai Aceh itu, sepengetahuan Presiden. Dan, itu saya laporkan. Waktu saya laporkan, beliau biasanya manggut-manggut. Pemimpin itu cukup mengangguk-angguk saja. Presiden kita bagus karena tidak pernah menolak, meskipun juga tidak pernah memberikan pengarahan (soal perundingan),” ungkap Kalla.

Kalla selanjutnya juga menceritakan peranan SBY di kala pemberlakuan Darurat Sipil di Aceh. Sebaliknya, ia juga seperti mengklarifikasi siapa yang menandatangani Darurat Sipil di Aceh pada waktu itu. “Bukan kami (yang keluarkan). Kami waktu itu Menko Kesra. Ada teman saya yang meneken darurat sipil waktu itu. Kalau Pak Wiranto (pasangannya sebagai cawapres), justru yang mencabut Daerah Operasi Militer (DOM), dan minta maaf atas Aceh,” lanjut Kalla.

Pada bagian lain, Kalla juga menyinggung tentang hadiah nobel yang diharapkan seseorang terkait dengan perundingan damai di Aceh. “Hadiah yang tertinggi dari perundingan damai itu adalah yang datang dari Allah SWT. Bukan nobel. Tidak tahu, kalau ada orang yang mengharapkan hadiah nobel itu,” demikian dikatakan Kalla.

Pemilih Islam Dukung JK-Wiranto

Pemilih Islam diprediksi akan mendukung penuh pasangan JK-Wiranto di Pilpres 2009. Pasalnya, hanya pasangan yang diusung Golkar-Hanura inilah yang dianggap mewakili figur pimpinan Islam dan memiliki kedekatan dengan ormas Islam.

Guru Besar Sejarah UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra memperkirakan, 80 persen suara Islam akan cenderung memilih pasangan Jusuf Kalla-Wiranto karena pimpinan organisasi Massa Islam mengarahkan pengikutnya kepada pasangan ini.

“Sejauh yang saya lihat, pimpinan Ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah secara implisit dan eksplisit sudah mengarahkan warganya pada Jusuf Kalla,” kata pengamat politik itu di Jakarta, Sabtu (13/6).

Pilpres 2009 ini dinilia berbeda dengan Pemilu 2004. Saat Pilpres 2004, suara Islam terpecah-pecah karena banyaknya figur Islam yang bertarung yakni Hasyim Muzadi (NU), Salahuddin Wahid (NU), Hamzah Haz (NU), Amien Rais (Muhammadiyah), dan Jusuf Kalla (NU), sementara pada Pemilu 2009, hanya JK yang mewakili figur Islam.

Menurut dia, ada tiga faktor yang menyebabkan suara warga pemeluk Islam memilih Jusuf Kalla.

Pertama hubungan biologis dan historis antara Kalla dengan NU dan Muhammadiyah, kedua Ormas Islam melihat istri JK-Wiranto lebih Islami karena memakai jilbab, dan ketiga hubungan khusus antara Ormas Islam dengan Kalla selama ini.

“Kalla memiliki hubungan biologis dan historis dengan NU-Muhammadiyah karena dia adalah pengurus NU,” katanya.

Sementara, ibu dan istrinya adalah warga Muhammadiyah, selain itu Kalla pun aktif dalam organisasi KAHMI dan HMI, dan merupakan ketua pengurus masjid di Makassar.

Dari isu istri shaleha, kata Azyumardi, JK-Wiranto juga punya nilai lebih karena istri-istri mereka itu mengenakan jilbab.

“Warga muhammadiyah dan kaum nahdliyin di desa-desa tidak mengerti istilah neolib karena istilah tersebut tidak populer di kampung-kampung. Yang mereka lihat dan disebarkan saat ini isu istri salehah. Karena berjilbab, istri JK-Wiranto dipandang shaleha,” imbuh Azyumardi

Janji JK Jadi Presiden Satu Periode

Calon Presiden Jusuf Kalla berjanji jika dirinya terpilih menjadi presiden, maka ia hanya akan menjabat satu periode saja. Setelah itu pensiun untuk memberikan kesempatan kepada yang muda-muda.

“Saya satu kali saja jadi presiden setelah itu pensiun. Jadi satu kali wapres dan satu kali presiden, untuk memberikan kesempatan pada yang muda-muda,” kata capres M Jusuf Kalla saat melantik tim sukses JK-Wiranto provinsi Sulteng di kantor DPD I Partai Golkar Palu, Sulteng, Jumat (5/6).

Menurut JK, selama ini perjalanan karirnya dilalui dengan berjenjang sehingga ia memiliki pengalaman yang panjang. Selama hampir lima tahun menjabat sebagai wapres, dirinya telah belajar banyak.

“Saya yakin dalam waktu lima tahun (jika jadi presiden) akan mampu meningkatkan ekonomi Indonesia,” ujar JK.

JK menyatakan telah banyak berbuat dari sekadar tugas seorang wapres yang mengurus soal kesejateraan masyarakat. Namun lebih dari itu, tambahnya, untuk masalah perang pun yakni di Aceh juga di selesaikannya.

Yang dibutuhkan bangsa ini, lanjut JK, adalah kecepatan mengambil keputusan dan bertindak. “Yang dibutuhkan bukan sekedar rapat berhari-hari tetapi tidak ada keputusan,” ujarnya berkelakar. [*/ana]

Jurus SBY Mengulang Orba

Jakarta – Saat tampil dalam kampanye perdana, SBY berpidato bak Presiden Amerika Serikat Barrack Obama. Dalam untaian kata, capres Partai Demokrat itu mengusung 5 agenda. Masalahnya, ada yang menilai jurus tersebut mirip langkah yang dilakukan pemerintah era Orde Baru.

Lima agenda utama yang dipaparkan SBY adalah mengintensifkan pemerataan ekonomi untuk meningkatan kesejahteraan rakyat. Kedua, melanjutkan masa kelola pemerintah atau good governance. Ketiga, memantapkan pilar demokrasi. Keempat penegakan hukum dan korupsi dan terakhir pembangunan yang merata inklusif dan berkeadilan.

“5 agenda itu dalam pelaksanaannya nanti akan tertuang dalam program nanti yang disebut rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2009-2014 dan ini akan dibahas DPR. Ini akan meningkatkan kemandirian nasional yang efektif dan kredibel,” urai SBY.

Di mata dosen senior FISIP UI, Arbi Sanit 5 tawaran agenda SBY-Boediono itu tidak ubahnya Repelita di masa Presiden Soeharto silam. Terlebih, tidak ada satupun yang memiliki nilai perubahan. “Iya itu mirip dengan Repelita waktu zaman Soeharto di orde baru. Itu sebenarnya bagus karena lebih konkrit, cuma yang jadi persoalan, tidak ada hal baru yang ditawarkan SBY,” ujar Arbi.

Menurutnya, SBY hanya mampu menawarkan kelanjutan dari keberhasilannya selama 5 tahun masa pemerintahan 2004-2009. Padahal ‘harga jual’ 5 agenda SBY belum tentu mampu menarik pemilih lain. “Karena itu hanya akan dianggap baik oleh masyarakat yang selama ini menikmati program SBY. Tapi sebagian masyarakat yang selama ini tidak menikmati itu tidak akan setuju karena lebih menginginkan adanya perubahan dari pada kelanjutan,” kata Arbi.

Senada dengan Arbi, pengamat politik Abdul Gafur Sangaji juga menilai 5 agenda utama SBY hanya sebagai pemanis bibir saja. Jualan itu malah hanya kian menunjukan pemerintahan SBY sebelumnya telah gagal. “Lima agenda ini tidak ada yang luar biasa, normatif ini hanya melanjutkan agenda pemerintahan SBY yang sebelumnya. Tidak ada trobosan menarik, ini hanya pemanis bibir,” cetus Gafur.

Baginya, agenda SBY ini ini lebih mencerminkan ada upaya pemerintahan SBY yang belum tercapai. Karena itu, dagangan kampanye ini disinyalir tidak akan meningkatkan nilai positif SBY. “Kalau SBY mau meningkatkan ektabilitas dan popularitas harus ada hal-hal baru yang ditawarkan,” usul staf pengajar UI ini.

Sementara lawan politik SBY, jelas Gafur, sudah menawarkan hal yang baru. Belum lagi ditambah SBY yang kerap berhati-hati dalam melangkah sehingga geraknya terkesan lambat. “Pada akhirnya SBY tertinggal jauh dari dua lawannya. Ini dikarenakan dari awal SBY terlalu lambat begitu juga timsuksesnya yang juga lambat, di mana mereka lambat menangkis serangan-serangan Mega dan program-program yang tidak ada terobosan,” tandas dia.

Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prof Aidul Fitriciada menambahkan 5 agenda utama SBY-Boediono lebih ditujukan sebagai tameng menyembunyikan kegagalan pemerintah. Apalagi, beberapa diantaranya sudah jelas terbukti gagal tetapi tetap dimasukkan dalam strategi terbaru.

“Itulah kekuatan sosok individu SBY. 5 Agenda itu merupakan strategi kampanye mengemas kegagalan. Artinya ‘memanipulasi’ kegagalan atau realitas yang ada dari masa kepemerintahannya hampir 5 tahun ini,” beber Aidul.

Dirinya berpendapat visi misi Partai Demokrat melalui SBY memang dalam beberapa hal berhasil, namun belum menyentuh soal kerakyatan. “Kalau dipersentasekan nmemang agak sulit menemukan parameternya. Tapi misalnya, malah kemiskinan dan pengangguran yang masih membengkak. SBY belum bicara soal ekonomi mikro, ekonomi kerakyatan. Tapi memang ia relatif behasil di bidang stabilitas demokrasi, misalnya korupsi,” papar Aidul.

Sah-sah saja pihak lain memandang remeh jualan SBY. Tetapi, bukan tidak mungkin 5 jurus SBY itu tetap diminati publik. Dan jawabnya akan terlihat pada 8 Juli mendatang

JK Ingin Patahkan Mitos Presiden Militer

Jakarta – Mitos soal kepemimpinan militer yang dianggap selalu lebih baik daripada sipil sudah saatnya diakhiri. Bertumpu pada semangat itu, Jusuf Kalla pun berniat mematahkannya di Pilpres 2009. Mungkinkah?

“Dikotomi itu sudah tidak ada lagi. Tentara dianggap sebagai pemersatu bangsa, penjaga kesatuan bangsa, itu mitosnya. Padahal saat ini banyak sekali pilihan-pilihan figur pemersatu bangsa di pilpres. Contohnya pasangan nusantara JK Win,” kata Jubir Jurkamnas JK Win, Yuddy Chrisnandy, dalam diskusi ‘Manajemen pemerintahan sipil-militer vs militer-sipil’ di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6).

Menurut Yuddy, isu pemimpin militer lebih baik itu upaya menarik simpati ketokohan figur-figur untuk mencari dukungan. Figur militer masih dianggap sosok nomor satu pimpinan itu dipatahkan oleh JK.

“Seluruh pasangan ada militernya. Ini kebetulan, bukan suatu keharusan. JK Win tidak berdasarkan pada aspek tentara memilih Pak Wiranto, tetapi pada aspek visi dan misi yang sama, chemistry keduanya, dan kebetulan pilihannya jatuh kepada Pak Wiranto,” paparnya.

Jadi pemilihan Wiranto, lanjut Yuddy, dipilih tanpa melihat siapa tentara itu sebagai calon wapres, tapi melalui penjajakan. Sehingga ada kombinasi lengkap sipil-militer dan Non Jawa-Jawa menjadi suatu pasangan nusantara.

“Inilah konsep yang hendak dibangun oleh timses JK Win,” imbuhnya.

Terkait semboyan JK ‘Lebih cepat lebih baik’ dianggap ciri dari orang berlatar belakang militer, Yuddy membantahnya. Sebab kecepatan dan ketepatan itu bukan semata-mata milik militer.

“Kedislipinan dalam militer itu ada di karakter JK. Jadi bukan soal itu punya sipil atau militer,” tandasnya.

Priyo: 1 Masa Lalu, 2 Presiden Sekarang, 3 Presiden Mendatang

JK dapat nomor urut 3
Memperoleh nomor urut 3 bagi pasangan Jusuf Kalla (JK)-Wiranto bukanlah sebuah bencana. Secara filosfis, pasangan tersebut merasa lebih diuntungkan.

“1 itu masa lalu, 2 itu presiden sekarang, 3 itu presiden yang akan datang,” ujar Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2009).

Menurut Priyo, jargon itu akan digunakan untuk ‘jualan’ kampanye pasangan tersebut nantinya. Dengan nomor 3, pendukung JK-Wiranto siap bekerja keras untuk memperoleh kemenangan.

“Kami bergembira semakin banyak relawan yang mendukung JK-Win,” tutupnya.

Sebelumnya, JK-Wiranto pada pengundian nomor urut capres-cawapres di KPU memperoleh nomor 3. Sedangkan pasangan SBY-Boediono mendapat nomor 2. Pasangan Mega-Prabowo yang datang paling akhir, mendapat nomor urut 1.