Kalangan pengusaha menilai Syamsul sebagai gubernur yang termasuk berani mengambil kebijakan yang menguntungkan kepentingan mereka. Salah satu bukti adalah usulan Gubsu agar bea keluar ataupun pungutan ekspor (PE) yang dikutip pemerintah pusat dikembalikan lagi ke daerah.
“BK dan PE selalu disetor ke pemerintah pusat. Sementara daerah sendiri tidak pernah merasakan pungutan yang diwajibkan bagi pelaku ekspor CPO,” kata Laksamana.
Kelebihan Syamsul lainnya adalah sering melakukan dialog dengan kalangan pengusaha. “Beliau sering melakukan dialog langsung dengan para pengusaha, itulah kelebihannya,” katanya.
Namun, Laksamana berharap agar pemerintahan yang dipimpin Syamsul beserta pejabat-pejabat lainnya konsisten dengan segala keputusan yang telah dibuat. Baginya, satu tahun menjabat belum bisa diukur dengan perubahan yang besar.
Tidak Mudah
Apa tanggapan Gubsu? Menurut mantan Bupati Langkat ini, tidak mudah memimpin sebuah pemerintahan propinsi. Jika proyeksi pembangunan dalam 5 tahun, namun yang tercapai dalam setahun hanya mencapai 15%, hal itu sudah cukup baik dan dan patut disyukuri.
“Membangun Roma tidak bisa satu malam. Begitu juga memimpin Sumut, tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan,” ucap Gubsu, didampingi Asisten Administrasi Rahudman Harahap dan Kepala Dinas Kominfo Sumut Eddy Syofian.
Ia juga memaparkan kesulitan yang dihadapinya dalam melaksanakan pembangunan di tahun pertama pemerintahannya. Saat itu ia dilantik saat pertengahan tahun anggaran. Artinya, anggaran pembangunan 2008 telah dirancang oleh Gubsu sebelumnya, dan di saat ia dilantik, ada beberapa momentum yang harus diprioritaskan untuk dikerjakan, seperti pemilu dan pilpres.
Karena itu, ia meminta semua pihak untuk tetap objektif dalam menilai progres pembangunan yang mereka pimpin, terutama pembanguan fisik, karena terkait minimnya anggaran yang kucurkan pusat ke Pemprop.
“Misalnya soal pembangunan jalan negara, kita butuh dana perbaikan dan perawatan sekitar Rp 2 triliun per tahun, atau Rp 7 triliun untuk lima tahun. Namun yang diberi pusat hanya Rp 600 miliar. Ini kan jauh dari cukup ?” tuturnya.
Mengenai isu terkait pembagian “jatah gerbong kabinet” antara dirinya dan Wagubsu yang sempat mencuat, Gubsu malah tertawa.
“Mana ada itu. Saya dan Pak Gatot masuk memimpin Sumut sepenuhnya untuk masyarakat. Kami tidak ada membawa “gerbong” dan tidak ada “gerbong” dalam kepemimpinan kami,” ucapnya.
Ia memastikan dalam SKPD di jajaran Pemprop Sumut tidak ada istilah orangnya Syamsul atau orangnya Gatot atau orangnya siapapun. Ia paham, maklum, dan dapat menerima kalau banyak pihak yang belum puas melihat kinerja mereka. Tapi ia tetap meminta doa dan dukungan masyarakat Sumut.
“Saya harap teruslah bantu saya mewujudkan harapan itu. Saya mohon doa dan dukungan. Karena paling tidak, setahun ini kami sudah meletakkan dasar-dasar fundamental untuk maju ke depan,” imbuhnya.